Jumat, 07 November 2008

RUBRIK TANGGAPAN ATAS WACANA

Tanggapan kalian berikan dalam blog ini dengan langkah dan prosedural yang benar! Penilaian ditujukan pada kejelian kalian melihat opini penulis, menilai aspek kelemahan berpikirnya dengan jalan mengembalikan terlebih dahulu ke dalam silogisme, kemudian berikanlah tanggapan atas keranga berpikir penulis dengan rumusan bahasa yang sopan dan tepat serta kondusif. Berikanlah judul yang tepat dan menarik diikuti wacana tanggapan kalian dalam kemasan sistematika gagasan serta kecerdikan berpikir.

44 komentar:

Ari Tubagus mengatakan...

2. Pendidikan Itu Mahal

Saat ini sulit bagi kaum menengah ke bawah untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas. Sekalipun orang itu sangat rajin atau pintar. Keterbatasan akan kemampuan ekonomi menjadi faktor yang sangat penting dan dalam mendulang keberhasilan seseorang. Mungkin banyak pasal yang mengatur agar pendidikan dapat diberikan secara merata bagi seluruh warga negara atau juga sekarang sudah banyak program pendidikan atau sekolah gratis. Namun dijamin pasti kualitasnya dibawah rata-rata dan pelaksanaannya pun ogah-ogahan. Hanya mereka yang termasuk golongan the have (kalangan berduit) yang mampu meraih pendidikan tinggi dan menjadi manusia yang berkualitas. Di masa depan mereka akan menjadi pencipta lapangan kerja. Dan bagi golongan the have not mereka hanya dapat menjadi pekerja mencari pekerjaan. Bagaimanapun usaha yang dilakukan, tidak dapat dipungkiri kondisi ekonomi telah menberikan jarak yang besar didunia pendidikan dan hal ini hampir tidak mungkin untuk dihilangkan karena sudah mendarah daging. Kita tidak akan bisa menuntut keadilan untuk semua warga negara dalam pendidikan tanpa suatu perencanaan yang matang, sekalipun bisa, pasti kualitasnya berbeda. Hanya omong kosong yang mengatakan pendidikan harus adil di semua kalangan. Bahkan mereka, kaum menengah ke bawah pun pesimis dengan hal itu.


3. Aparat Kepolisian Sudah Baik Namun Harus Lebih Baik Lagi

Terorisme memang sekarang sudah merajalela di negara kita Indonesia. Terorisme juga menjadi salah satu bahan pembicaraan yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan, apalagi melihat respon masyarakat setelah eksekusi mati 3 pelaku terpidana Bom Bali I. Sejauh ini pihak kepolisian memang sudah bertindak tegas dan cepat untuk menangkap para pelaku terorisme sebelum menimbulkan korban jiwa seperti yang sudah disebutkan yaitu di Palembang, Sumatera Selatan dan Kelapa Gading, Jakarta. Ini merupakan penghargaan tersendiri yang patut diberikan. Namun pihak kepolisian juga masih kurang cermat dalam memberantas dan memerangi terorisme di Indonesia. Buktinya induk dari terorisme itu sendiri sampai sekarang belum bisa ditemukan dan keterkaitan terorisme di Indonesia dengan kelompok Al Qaeda dan Jamaah Islamiyah masih sebatas dugaan. Seharusnya pihak kepolisian sudah dapat menemukan dan membasmi sumber terorisme secara menyeluruh karena terorisme sudah lama ada di Indonesia. Bila sumber terorisme itu sendiri belum ditemukan maka terorisme masih akan terus merajalela dan mengancam nyawa segenap masyarakat. Beruntung kali ini Dewi Fortuna ada ditangan kepolisian, sehingga dapat mencegah jatuhnya korban jiwa. Tentunya saya selaku warga negara Indonesia berharap agar kepolisian dapat memberantas terorisme sampai ke akarnya sehingga Indonesia tidak lagi dikenal sebagai sarang teroris.

~FileMOn mengatakan...

Nama : Filemon Rido Yasin
Kelas : XII IPA 1
No. Absen :11


2. Adil itu sulit

Sudah senicayanya bahwa pendidikan itu haruslah dibagi sama rata, maksudnya semua orang atau pelajar mendapat pendidikan yang sama dan sederajat. Walau pemerintah dan masyarakat, serta kita semua tidak akan mampu membuat setiap orang (individu) mendapatkan pendidikan yang sama. Kesulitan di bidang finansial selalu dijadikan tameng utama sebagai alasan mengapa pendidikan setiap orang bisa berbeda. Nyatanya pendidikan itu tidak hanya ditentukan oleh nilai dari uang, tapi dari nilai kemauan dan perjuangan. Seseorang individu dapat mencapai keinginan yang dia inginkan dengan mengerahkan semua kemauan dan perjuangannya, hal ini bisa kita katakan sebagai hasrat untuk maju dan berkembang dalam bidang pendidikan. Masalahnya sekarang adalah masyarakat menginginkan pendidikan bagi anak cucunya itu sama rata, jadi tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Masalah ini saya yakin tidak akan pernah terjawab, karena setiap individu saja sudah berbeda dari dasarnya, jadi mustahil bagi mereka untuk dapat mendapatkan pendidikan yang sama persis. Mereka sering berkata bahwa orang kaya tidak berjuang, tapi uangnya yang berjuang demi orangnya.
Kita tidak akan bisa menghakimi seseorang dan berkata bahwa dia belum berjuang dan hanya mengandalkan uangnya saja. Buktinya, kita bisa lihat perjuangan dari anak-anak di ibukota yang mati-matian mengejar beasiswa di Singapore, walau orang tuanya bisa digolongkan sebagai orang yang mapan (kaya). Lain hal dengan anak-anak dari kalangan tidak kaya, yang sudah tersimulasi, mereka merasa bahwa uang mereka tidak akan mampu sebanding dengan mereka yang kaya, dan mereka mulai berhenti untuk berjuang. Saya rasa semuanya itu ditentukan oleh individu masing-masing, semua orang itu sama yang beda hanya kemauan dan perjuangan serta hasratnya untuk mencapai sesuatu yang maksimal.

4. Kepolisian harus lebih sergap

Aparat kepolisian harusnya tidak usah berbasa-basi lagi dengan yang namanya teroris. Semua yang namanya teroris itu haruslah diberantas dan dikikis sampai habis. Setiap teroris selalu membawa bencana dan kerugian bagi bumi pertiwi kita ini. Indonesia sendiri telah beberapa kali mengalami serangan terorisme yang sangat dahsyat dan telah menewaskan beberapa puluh orang.
Seperti Amrozi cs yang sekarang telah dihukum mati. Memang setidaknya aparat polisi telah melakukan tindakan tegas dengan menyatakan hukuman mati bagi mereka. Hukuman mati ini ditargetkan juga bagi calon-calon teroris supaya mengurungkan niat mereka. Tetapi anehnya seorang terpidana mati sekalipun di penghujung hidupnya masih bisa menebar teror.
Teror yang dimaksudkan adalah surat wasiat yang dibuat oleh Amrozi cs yang memerintahkan bagi setiap anggota yang kita katakan sebagai kelompok terroris itu untuk melakukan "perang" bagi setiap orang yang terlibat dalam eksekusi mereka.
Sebenarnya surat wasiat ini adalah ancaman atau suatu reaksi ketakutan para terpidana mati kasus bom bali dalam menghadapi eksekusi tersebut yang hanya dalam hitungan jari akan bertemu dengan para korban mati bom bali. Saya rasa aparat tidak usah menunggu lagi, langsung harus tegas, langusng cari dimana dan siapa yang akan menjadi calon teroris itu. Segera endus dan cari kemudian berantas semua teroris di bumi pertiwi ini.

Gloria Marcella mengatakan...

Nama : Gloria Marcella M.W
Kelas : XII IPA 1
No : 14

3.Kita semua menginginkan safety namun tidak semua pihak mampu bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi kerja yang selamat. Sebagian orang masih menanggapi keselamatan sebagai hal yang biasa dan mudah diatur sehingga dianggap sebagai hal yang tidak penting. Perusahaan telah memiliki kepedulian akan keselamatan kerja namun kepedulian ini tidak diiringi dengan pembekalan pengetahuan dan keterampilan karyawan akan pentingnya keselamatan. Setiap orang tentunya memiliki insting untuk selamat namun hal ini perlu didukung dengan kesadaran akan keselamatan. Mandor yang terus-menerus mengawasi bawahannya, bukan merupakan solusi yang tepat dalam menyadarkan karyawan. Setiap karyawan hendaknya disadarkan akan pentingnya keselamatan. Untuk itu, dibutuhkan komitmen manajemen. Setiap karyawan menjadi tanggung jawab perusahaan. Perusahaaan juga hendaknya menyediakan fasilitas yang aman untuk para karyawannya. Sehingga tercipta keselamatan.



5. Pemilu 2009 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perkembangan Indonesia. Namun sebagian masyarakat Indonesia belum mengetahui waktu pelaksanaan Pemilu 2009. Hal ini menunjukkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seharusnya KPU gencar dalam mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu 2009 kepada masyarakat luas dalam berbagai media. Jika KPU tidak mapu seharusnya ia bekerja sama dengan media elektronik maupun media cetak. Mengingat begitu banyak masyarakat yang akan terlibat dalam Pemilu 2009, sehingga waktu pelaksanaannya harus diberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

novikey mengatakan...

Nama:Novianty Kosasih
Kelas:XII IPA 1
No. Absen:36

1. Anggaran pendidikan memang sudah sepatutnya disediakan oleh pemerintah. Walaupun dalam kondisi berat sekalipun, seharusnya hal itu sudah terdapat di dalam program APBN. Pemerintah juga seharusnya memperhatikan sekolah-sekolah lain yang non-kejuruan. Memang sekolah kejuruan menghasilkan tenaga kerja yang akan menunjang pertumbuhan industri, namun pelajar sekolah menengah atas pun turut serta dalam proses pertumbuhan industri.
Selain itu juga, dengan adanya anggaran Rp 224 triliun belum menjamin dunia pendidikan Indonesia akan lebih maju lagi. Walaupun anggaran telah disediakn, kalau tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas fasilitas dan mutu pendidikan secara nyata. Anggaran tersebut malah akan tidak berguna dan menghabiskan APBN. Seharusnya ada suatu program yang akan mengatur penggunaan anggaran pendidikan itu. Fasilitas-fasilitas sekolah dilengkapi, perbaikan-perbaikan sekolah menjadi layak pakai.
Memang bisa dikatakan kesejahteraan guru-guru di Indonesia lebih rendah dari guru-guru di Malaysia dan Singapura, namun Indonesia masih berada ditahap pertumbuhan. Kita pasti nantinya akn memperoleh kesejahteraan yang sama, tapi memang harus selangkah demi selangkah. Mengingat kondisi ekonomi negara yang masih sulit. Hal itu tidak dapat dengan mudah dilakukan.
Pemerintah memang harus mulai memperhatikan nasib para pendidik. Banyak yang mencari kerja sampingan akibat tidak mampunya memenuhi kebutuhan keluarga. Kita harus sadar bahwa para gurulah yang aka mendidik generasi muda penerus bangsa.


3. Safety memang merupakan hal terpenting di dalam dunia kerja. Sedikit salah langkah maka akan merugikan kita sendiri. Kita tidak dapat menyalahkan semua perusahaan tentrang aspek safety. Ada banyak perusahaan yang menerapkan program safety sesuai aturan. Pelatihan tentang safety pun telah dilakukan. Aspek mandor memang tidak ideal. Namun mandor sangat diperlukan. Kita tahu mandor adalah orang-orang yang pastinya lebih mengerti akan safety para karyawan. Sesekali melakukan inspeksi merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kedisiplinan para karyawan.
Memang keselamatan kerja adalah tanggung jawab perusahaan, namun hal yang paling dituntut adalah kesadaran diri pribadi, untuk apa segala macam pelatihan, fasilitas, dan sistem yang diterapkan, bila pegawai itu sendiri tidak memikirkan keselamatannya. Disini kerjasama perusahaan dan para karyawan sangat diperlukan. Bila hal ini telah dijalankan niscaya semuanya lancar dan keselamtan kerja terjamin.
Pemerintah terus-menerus mendengungkan keselamatan kerja para pegawai, pemerintah telah berupaya mengontrol dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Tapi hal ini kembali lagi ke pribadi masing-masing, segala upaya dan kontrol tidak akan berguna jika tidak ada keinginan untuk berubah dari diri sendiri. Kita tidak dapat terus menggantungkannya pada insting. Kita harus sadar dan bertanggungjawab mendukung program keselamatan kerja.

Jovian Johny mengatakan...

Nama : Jovian Johny
Kelas : XII P I
No. Absen : 22

2. Kelemahan Mental adalah Masalah Utamanya

Keinginan untuk penyamarataan pendidikan sudah biasa muncul dan dibahas. Namun, kondisi pada zaman sekarang tidak memungkinkan hal tersebut terjadi meskipun pemerintah dan masyarakat telah berusaha mati-matian dalam penyamarataan pendidikan. Kaum menengah ke bawah, seringkali menggunakan masalah finansial sebagai penyebab utama rendahnya tingkat pendidikan mereka. Padahal, penyebab utama dari masalah ini adalah bagaimana individu tersebut menanggapi bagaimana pentingnya pendidikan bagi mereka. Semua keinginan untuk maju ataupun untuk tetap bertahan di keadaannya yang terpuruk merupakan keputusan individu itu sendiri. Seorang pelajar dari kelas menengah ke bawah tentu saja memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, tidak terlepas dari masalah finansial yang selalu menghantuinya. Semua ini tergantung kepada kemauan dari pelajar itu sendiri. Dengan kemauan yang keras, seorang individu yang sangat miskin bisa saja mendapatkan pendidikan yang tinggi dengan menggunakan berbagai cara. Beberapa di antaranya adalah meminjam uang ataupun menggunakan fasilitas yang memudahkan dalam menyelesaikan masalah finansial dalam pendidikan mereka di sekolah mereka. Namun, kerap kali kita temui banyak kalangan menengah ke bawah yang mentalnya sudah dikalahkan oleh para kaum the have, padahal kesempatan mereka pada dasarnya sama. Hanya melihat kaum the have itu lebih mantap dalam masalah finansial, lantas para kaum the have not sudah takut akan kekalahan yang belum tentu akan mereka dapatkan. Pada akhirnya, kaum the have not ini malas untuk berusaha untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Inilah mengapa penyamarataan pendidikan itu sangat sulit dan bahkan mustahil untuk dilakukan kalau tidak ada perubahan mental dari kalangan the have not itu sendiri.

4. Kecermatan Aparat Keamanan dan Kepolisian Harus Ditingkatkan

Para teroris memang seringkali mengadakan berbagai aksi-aksi anarkis, seperti pemboman, kerusuhan, dan lain-lain. Tertangkapnya salah satu kelompok teroris di Rumah Kelapa Gading ini merupakan suatu prestasi dari aparat keamanan yang harus dipertahankan untuk kejadian-kejadian sejenis yang akan mungkin terjadi selanjutnya. Namun, pihak kepolisian juga masih kurang cermat dalam memberantas dan memerangi terorisme di Indonesia karena belum dapat menemukan induk dari terorisme itu sendiri. Sampai sekarang, belum bisa ditemukan dan keterkaitan terorisme di Indonesia dengan kelompok Al Qaeda dan Jamaah Islamiyah, walaupun ada, itu hanya masih sebatas dugaan. Para aparat keamanan dan kepolisian diharapkan dapat mengupas tuntas masalah terorisme di Indonesia sebelum terbentuknya akar yang kuat pada negara kita tercinta ini. Selain penyerangan terhadap para terorisme dalam bentuk investigasi, penyelidikan dan lain-lain, kepolisian juga harus membagi fokusnya kepada pertahanan, dengan cara menjamin keamanan tempat-tempat publik yang biasanya menjadi sasaran para kelompok teroris. Kita semua berharap agar masalah terorisme di negara kita ini bisa terselesaikan secara total dengan cepat.

Haryogi wirawan salim mengatakan...

1. Bidang pendidikan di Indonesia selama ini memang kurang diperhatikan.Dengan adanya peningkatan anggaran pendidikan ini, tentu saja akan berpengaruh banyak dalam pendidikan di Indonesia. Namun Pemerintah harus lebih memperhatikan arah alokasi dana, seperti ke arah kesejahteraan guru.Bila kita bandingkan tingkat kesejahteraan guru di Indonesia dengan di guru di Malaysia dan Singapura tentu saja akan terlihat jelas perbedaanyya. Di Malaysia dan Singapura, Kesejahteraan guru sangat diperhatikan.Tingkat kesejahteraan guru tentu saja akan mempengaruhi kinerja guru dalam proses belajar mengajar, Sehingga diharapkan salah satu arah alokasi dana Pendidikan adalah untuk kesejahteraan guru. Selain itu alokasi dan juga diharapkan dapat mencakup biaya pendidikan, karena banyak pelajar di Indonesia yang terlantar walaupun secara kualitas mereka tak kalah dari pelajar - pelajar lain.Pemerintah juga bisa memberikan kesempatan beasiswa untuk para pelajar yang berprestasi namun kurang mampu. Hal ini selain akan menciptakan Sumber Daya Manusia yang baik bagi pembangunan Indonesia di masa depan,juga akan menciptakan keadaan yang kompetitif dan tentu saja akan memacu pelajar dalam proses belajar mengajar.Dana tersebut selain untuk mendanai penelitian dan guru juga harus dialokasikan untuk memperbaiki atau menambah fasilitas yang ada agar dalam proses pembelajaran, Siswa bisa merasa nyaman dan juga dapat bersaing dengan pelajar lain dari luar negeri karena fasilitas yang mereka gunakan tidak tertinggal.Dengan pengalokasian dana yang benar sejumlah Rp 224 triliun, kita harapkan dunia pendidikan Indonesia akan maju sehingga di masa yang akan datang Indonesia dapat bersaing dengan negara - negara maju.

5.Pemilu merupakan proses yang penting Bagi Bangsa Indonesia, karena melalui pemilihan ini akan dipilih wakil - wakil rakyat dalam menangani urusan - urusan Negara, baik itu Presiden, MPR dan DPR. Namun kekurangan Informasi dalam kalangan masyarakat tentu saja akan menghambat jalannya proses pemilu nanti seperti kapan pemilu 2009 dimulai, bagaiman prosesnya dan lain - lain. seharusnya tugas sosialisasi pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum selaku organisasi pemerintah yang bertugas dalam bidang tersebut. Namun kenyataannya KPU (Komisi Pemilihan Umum) masih belum bisa melakukan tugasnya secara optimal. Seharusnya pemerintah harus lebih mempertegas KPU untuk melakukan tugasnya dengan baik dan cermat dengan memerintahkan KPU untuk menyusun rencana - rencana sosialisasi Pemilu 2009 dan segera merealisasikannya agar tidak ada ketidakjelasan lagi dalam kalangan Masyarakat. Dengan berjalannya fungsi KPU dengan baik diharapkan Pemilu 2009 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Haryogi wirawan salim mengatakan...

Nama : Haryogi Wirawan S
Kelas : XII P 1
no : 16

1. Bidang pendidikan di Indonesia selama ini memang kurang diperhatikan.Dengan adanya peningkatan anggaran pendidikan ini, tentu saja akan berpengaruh banyak dalam pendidikan di Indonesia. Namun Pemerintah harus lebih memperhatikan arah alokasi dana, seperti ke arah kesejahteraan guru.Bila kita bandingkan tingkat kesejahteraan guru di Indonesia dengan di guru di Malaysia dan Singapura tentu saja akan terlihat jelas perbedaanyya. Di Malaysia dan Singapura, Kesejahteraan guru sangat diperhatikan.Tingkat kesejahteraan guru tentu saja akan mempengaruhi kinerja guru dalam proses belajar mengajar, Sehingga diharapkan salah satu arah alokasi dana Pendidikan adalah untuk kesejahteraan guru. Selain itu alokasi dan juga diharapkan dapat mencakup biaya pendidikan, karena banyak pelajar di Indonesia yang terlantar walaupun secara kualitas mereka tak kalah dari pelajar - pelajar lain.Pemerintah juga bisa memberikan kesempatan beasiswa untuk para pelajar yang berprestasi namun kurang mampu. Hal ini selain akan menciptakan Sumber Daya Manusia yang baik bagi pembangunan Indonesia di masa depan,juga akan menciptakan keadaan yang kompetitif dan tentu saja akan memacu pelajar dalam proses belajar mengajar.Dana tersebut selain untuk mendanai penelitian dan guru juga harus dialokasikan untuk memperbaiki atau menambah fasilitas yang ada agar dalam proses pembelajaran, Siswa bisa merasa nyaman dan juga dapat bersaing dengan pelajar lain dari luar negeri karena fasilitas yang mereka gunakan tidak tertinggal.Dengan pengalokasian dana yang benar sejumlah Rp 224 triliun, kita harapkan dunia pendidikan Indonesia akan maju sehingga di masa yang akan datang Indonesia dapat bersaing dengan negara - negara maju.

5.Pemilu merupakan proses yang penting Bagi Bangsa Indonesia, karena melalui pemilihan ini akan dipilih wakil - wakil rakyat dalam menangani urusan - urusan Negara, baik itu Presiden, MPR dan DPR. Namun kekurangan Informasi dalam kalangan masyarakat tentu saja akan menghambat jalannya proses pemilu nanti seperti kapan pemilu 2009 dimulai, bagaiman prosesnya dan lain - lain. seharusnya tugas sosialisasi pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum selaku organisasi pemerintah yang bertugas dalam bidang tersebut. Namun kenyataannya KPU (Komisi Pemilihan Umum) masih belum bisa melakukan tugasnya secara optimal. Seharusnya pemerintah harus lebih mempertegas KPU untuk melakukan tugasnya dengan baik dan cermat dengan memerintahkan KPU untuk menyusun rencana - rencana sosialisasi Pemilu 2009 dan segera merealisasikannya agar tidak ada ketidakjelasan lagi dalam kalangan Masyarakat. Dengan berjalannya fungsi KPU dengan baik diharapkan Pemilu 2009 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Syl'Blog mengatakan...

Nama :Syl Via
Kelas :XII IPA 1
No :39

3.Membangum Budaya Safety
Pada zaman era globalisai ini, masyarakat International menerapkan standard acuan dalam dunia industri, salah satunya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Apabila saat ini industri pengekspor telah dituntut untuk menerapkan Manajemen Kualitas serta Manajemen Lingkungan maka bukan tidak mungkin tuntutan terhadap penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja juga menjadi tuntutan pasar internasional. Secara normatif sebagaimana terdapat pada PER.05/MEN/1996 pasal 1, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
Memang benar SMK3 memiliki berbagai kekuarangan dibandingkan dengan K3 yang dimiliki Negara lain. Kekurangan yang paling dasar adalah peraturan pendukung mengenai keselamatan kerja yang masih terbatas dibandingkan dengan organisasi internasional. Tapi hal ini masih dapat dimaklumi karena masalah yang sama juga dirasakan oleh negara-negara di Asia dibandingkan negara Eropa atau Amerika, karena SMK3 masih merupakan tahap awal. Selain itu sertifikasi SMK3 yang hanya dapat dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja (Pemerintah) dirasakan kurang membantu promosi terhadap SMK3 dibandingkan dengan sertifikasi ISO series. Permasalahan yang paling utama adalah peran aktif dari pengusaha Indonesia yang masih belum mengutamakan K3 di Industrinya karena masalah klasik yaitu cost (biaya).Sudah sepantasnya kita harus mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut yaitu dengan cara menerapkan SMK3 sebaik-baiknya sehingga industri yang kompetitif, aman, dan efisien dalam menghadapi pasar terbuka dapat terwujud



5.Sosilaisasi Pemilu Belum Maksimal
Sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU saat ini masih kuang maksimal, terbukti bahwa ada berbagai keluhan yang diungkapkan oleh masyarakat. Kurangnya sosialisasi ini tentu akan menimbulkan jumlah golput yang semkin besar. Hal ini disebabkan karena kurangnya dana untuk penyelenggaraan sosialisasi pemilu. Pengelolaan dana untuk pelaksanaan pemilu dinilai sentralistik sehingga menghambat persiapan di daerah. Akibatnya sejumlah program terpaksa ditunda. Untuk mengatasi hal tersebut sudah sewajarnyalah KPU harus menacari cara yang intensif untuk seperti meminta tambahan dana kepada pemerintah maupun DPR. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan meminta bantuan kepada media masa untuk memplubikasikan informasi mengenai pemilu yang akan diadakan 5 bulan kedepan. Dengan demikian diharapkan sosialisasi masyarakat menjadi lebih baik.

kerubin mengatakan...

kerubin SS
XIIP1
25


4. Pemerintah harus lebih serius

Terorisme di bumi pertiwi, yaitu dimulai dari tragedi Bali.
Belakangan ini, kasus Bali kembali terungkit pasca dieksekusinya pelaku, Amrozi cs.
Dari praktek nyata saja, dapat kita lihat pemerintah Indonesia tidak serius menindak terorisme. Memang tindakan pencegahan sudah dilakukan dengan sangat baik. Namun lihat saja rencana eksekusi Amrozi cs yang sempat tertunda selama 3 tahun. Tidak asing lagi bahwa teroris sering dikaitkan dengan ”muslim” karena pelakunya selama ini selalu mengatasnemakan muslim. Tapi ini merupakan hal yang salah, karena bukan muslim yang melakukan teror, melainkan orangnya. Jadi tidak semua muslim identik dengan teror. Pikiran ini yang harus diubah. Buktinya? Baru saja ada berita yang menyatakan teror orang kulit putih di amerika yang tidak setuju terpilihnya presiden Obama dan mereka sempat meneror sekolah khusus orang hitam dan jelas mereka bukanlah muslim.
Kembali ke masalah di dalam negeri sendiri, hal yang harus dipikirkan bukanlah siapa yang harus disalahkan, melainkan pemerintah dan masyarakat harus membuka mata bahwa segala tindak teroris adalah merugikan. Harus dihadapi secara objektif.
Dapat kita lihat di berita-berita eksekusi Amrozi cs banyak masyarakat yang menentang karena mereka merasa ”sealiran” dengan Amrozi cs.
Pemerntah harus lebih tegas lagi menghadapi masalah terorisme demi kesejahteraan, dengan kerjasama dan dukungan masyarakat tentunya.



6. Pemerintah harus lebih perhatian

Sejujurnya saya geli saat membaca berita ini. Hanya masalah sepele yang dibesar-besarkan. Dari sisi warga Papua, mereka seperti oknum yang terlupakan, dan karena itu pula mereka cenderung mencari bantuan dari luar negeri, bahkan mungkin karena begitu terabaikan mereka merasa tidak sejahtera dan ingin memisahkan diri dari Indonesia.
Dari sisi pemerintah mereka seperti tidak mementingkan kepentingan masyarakat Papua dan hanya ingin ”wilayah” Papua tidak terlepas dari Indonesia.
Namun sebenarnya sumber masalahnya adalah pihak dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab, seperti disebutkan diartikel, ada LSM yang mengusulkan agar masyarakat Papua yang mencari bantuan dari luar negeri. Apabila ada masalah, semestinya masyarakat Papua tidak perlu bertindak sejauh itu, mereka semestinya dapat menyelesaikannya dengan jalan damai. Pemerintah Indonesia juga seharusnya lebih memberikan pelayanan dan perhatan pada mereka, jangan hanya mengeruk kekayaan alamnya saja. Mereka semestinya mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat Papua. Disebutkan di artikel bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas yang memadai untuk masyarakat Papua. Apabila hal itu benar mengapa masyarakat masih menolak?
Hal ini mungkin karena mereka merasa selama ini dianaktirikan oleh Indonesia.
Setiap orang selalu ingin dimengerti dan diterima sebagai orang yang sepadan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Papua”sedikit” berbeda dari masyarakat Indonesia lainnya, tapi dengan menerima perbedaan itulah kita bisa menjadi bangsa yang besar, bukan membuang perbedaan itu.
Pada akhirnya saya berharap pemerintah Indonesia dapat benar-benar lebih memperhatikan mereka sehingga semua dapat berakhir dengan baik.

Sir BRiAN mengatakan...

Nama : Brian Stefanus Chan
Kelas : XII IPA 1
No. Absen : 3

3. Membangun Budaya Safety
Budaya safety atau budaya keselamatan sangat perlu diterapkan dalam kehidupan kita, maka itu mari kita bersama-sama membangun budaya safety sejak dini. Dalam proses membangun budaya safety, kemandirian merupakan hal yang penting karena dengan mandirinya seseorang, dia tentu tidak akan mengabaikan keselamatan dirinya. Dalam kasus ini, perusahaan merupakan faktor penting dalam penerapan kemandirian keselamatan tersebut. “Kondisi yang menjunjung tinggi keselamatan akan terwujud bilamana di perusahaan tersedia program yang komprehensif untuk terlaksananya kondisi kerja yang selamat”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pentingnya sebuah perusahaan untuk memiliki program kerja yang selamat. Dengan kata lain, dibutuhkan sebuah perusahaan yang peduli dengan budaya safety.
Permasalahan selanjutnya, dikatakan bahwa keselamatan karyawan adalah tanggung jawab perusahaan. Hal ini menimbulkan penalaran yang buruk. Bagaimana bisa pihak perusahaan bertanggung jawab atas keselamatan karyawan tanpa ada kesadaran diri dari karyawan tersebut. Tentu kita tidak akan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab keselamatan kita kepada perusahaan walau sudah semestinya mereka bertanggung jawab atas keselamatan kita.
Sekarang ini, perusahaan di Indonesia sudah berusaha mewujudkan situasi safety, jadi tidak ada satu pun perusahaan yang acuh-beybueh. Tanpa bukti yang nyata, tidak dapat dikatakan bahwa suatu perusahaan acuh terhadap keselamatan kerja karyawannya. Perusahaan sudah menyediakan peralatan-peralatan keselamatan. Kita mengetahui itu karena hal tersebut merupakan suatu syarat berdirinya perusahaan Maka, seharusnya dikatakan bahwa kesadaran pribadi mempengaruhi keselamatan kerja, dan perusahaan tidak bersalah dalam kasus ini. Kepedulian dan interaksi antara pekerjalah yang patut disalahkan dalam kasus ini.
Mengenai daya saing produk Indonesia, sebenarnya kecenderungan global tidak semata-mata mengunggulkan safety. Dalam persaingan modern, kualitas produk merupakan hal yang paling utama. Maka itu, Indonesia tidak perlu mengenai budaya safety yang akan mempengaruhi daya saing. Yang terpenting adalah safety akan mempengaruhi keberadaan tenaga kerja. Dengan safety yang kurang baik, maka resiko untuk kehilangan tenaka kerja terbaik kita semakin besar.

5. Sosialisasi Pemilu Belum Maksimal
Menurut saya, dalam hal ini KPU tidak bisa dijadikan satu-satunya “kambing hitam” apabila sosialisasi pemilu belum maksimal. Banyak faktor yang bisa menyebabkan sosialisasi pemilu itu sendiri tidak berjalan seperti yang diharapkan, salah satunya dari segi masyarakat. Menurut survei, 90% responden menunjukkan keinginan yang tinggi untuk terlibat dalam pemilu, maka sudah seharusnya mereka bisa aktif untuk mengikuti perkembangan informasi terbaru. Namun sebaliknya, informasi yang disediakan juga dirasa tidak cukup bagi masyarakat. Mereka menuntut detail dari informasi yang telah ada. Dari sini, berbagai pihak masyarakat menyalahkan ketidakoptimalan kerja KPU baik dalam menyediakan informasi yang lengkap maupun sosialisasi pemilu tersebut. Menurut saya, seharusnya perlu dilakukan survei mengenai ketersediaan informasi dan sosialisasi pemilu sebelum menyimpulkan cukup atau tidaknya informasi yang disediakan KPU. Lagipula, KPU tidak bisa disalahkan karena kurangnya informasi bukan keinginan dari mereka sendiri, melainkan karena hambatan dana dan ketersediaan sumber daya manusia.

GabRieL mengatakan...

Nama : Gabriella Gunawan
Kelas : XII IPA 1
No : 12

1.Mensyukuri Anggaran Pendidikan

Sudah sepantasnya pemerintah menyediakan anggaran pendidikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Memang sedikit memalukan bagi pemerintah Indonesia yang lambat menanggapi masalah anggaran pendidikan. Masalah pendidikan di Indonesia sudah semakin menumpuk bukan hanya sebatas soal anggaran saja. Anggaran pendidikan ini seharusnya tidak hanya digunakan untuk menyiapkan tenaga pengajar yang lebih professional ataupun menambah mutu sekolah kejuruan tetapi juga sebaiknya digunakan untuk membiayai anak-anak Indonesia yang kurang mampu untuk bersekolah. Menurut data, lebih dari 12 juta anak Indonesia putus sekolah. Kita tidak bisa berharap pendidikan di Indonesia maju dengan kondisi berat sebelah, anak yang bersekolah mendapat pendidikan yang baik sedangkan anak yang tidak bersekolah sama sekali tidak mengenyam pendidikan. Dana yang telah dikeluarkan pemerintah sudah tergolong besar dibanding tahun-tahun sebelumnya, tapi dana tersebut belum menjamin pendidikan di Indonesia bertambah baik jika tidak disertai dengan program tegas dari pemerintah untuk merealisasikan harapan dari seluruh anak Indonesia.


2.Membangun Budaya Safety

Tidak dapat dipungkiri aspek safety diperlukan dalam setiap langkah manusia terutama dalam hal kerja. Keselamatan kerja merupakan tanggung jawab semua komponen kerja, yaitu pribadi masing-masing dan perusahaan itu sendiri. Perusahaan terkadang mengabaikan keselamatan kerja karena kurangnya kepedulian, hal itu bisa dikatakan adalah kesalahan dari perusahaan. Namun, tidak semua kesalahan itu adalah tanggung jawab dari perusahaan. Pribadi kerja seharusnya ikut ambil bagian dalam program safety itu. Perusahaan melakukan tindakan sia-sia jika mencanangkan program keselamatan kerja yang baik tetapi tidak disertai dengan kerja sama dari para pekerja. Merupakan tindakan yang kurang bijak jika kita menyalahkan satu orang atau perusahaan atas kecelakaan kerja yang menimpa seorang pekerja. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, dua orang pekerja salah satu stasiun swasta jatuh dari ketinggian pada saat memperbaiki menara yang rusak. Kita tidak bisa mengatakan ini semua kesalahan dari perusahaan yang tidak memberikan prosedur yang baik dan benar tapi juga ada faktor kecerobohan dan kelalian manusia itu sendiri. Jika program safety ini belum membudidaya di Indonesia, maka seharusnya pemerintah merencanakan program untuk membudidayakan program safety di seluruh lingkup lapangan kerja.

Lenni mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Na-Nie.. mengatakan...

Nama: Nanie Intan Pratiwi
Kelas: XII IPA 1
No. absen: 34

3. Membangun Budaya Safety

Peralatan-peralatan dan teknologi yang cangging memang diperlukan dalam membangun budaya safety. Namun, peralatan dan teknologi yang canggih saja tidak cukup bila tidak ada kesadaran masing-masing individu untuk berhati-hati dalam bekerja. Selain itu, pernyataan mengenai keselamatan karyawan adalah tanggung jawab perusahaan memang benar. Namun, sampai saat ini hanya segelintir perusahan yang benar-benar melakukan tanggung jawabnya, misalnya dalam memenuhi jumlah alat-alat keselamatan yang sesuai, seperti tabung pemadam kebakaran dan jarangnya dilakukan pelatihan untuk menyelamatkan diri secara tertib di keadaan yang genting. Diharapkan ke depannya, perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat menerapkan pelatihan menyelamatkan diri, dapat memenuhi jumlah alat-alat keselamatan, dan dapat menerapakan norma K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), sehingga angka kecelakaan-kecelakaan kerja yang selama ini terjadi di Indonesia dapat dikurangi dan ditekan serendah mungkin.

5. Sosialisasi Pemilu Belum Maksimal

Ketidaktahuan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu 2009 nampaknya bukan hanya karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi disebabkan oleh ketidakacuhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan. Sudah banyak sosialisasi yang dilakukan oleh KPU maupun dari partai-partai politik, misalnya melalui spanduk-spanduk dan media telekomunikasi, seperti televisi. Selain itu, kurang maksimalnya KPU dalam mensosialisasikan pemilu 2009 mungkin disebabkan masalah dana dan media yang tidak menjangkau seluruh daerah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya KPU mensosialisasikan pemilu 2009 sampai ke pelosok-pelosok daerah, tidak hanya di kota-kota besar agar semua warga negara dapat mengambil bagian dalam proses pemerintahan negara, misalnya dengan menggunakan media yang tepat seperti dengan menggunakan mobil keliling untuk memberitahukan masyarakat di pedesaan yang jarang memiliki televisi dan teknologi canggih lainnya, bahwa akan diadakannya pemilu pada April 2009.

Mr_-tanamal-_ mengatakan...

Nama : Herry Tanamal
Kelas : XII IPA 1
No : 18


1. Mensyukuri Anggaran Pendidikan

Keputusan Rapat Pleno DPR untuk mengalokasikan anggaran pendidikan menjadi 20% atau Rp 224 Triliun memang menjadi hal yang menggembirakan bagi kalangan pendidik. Namun, belum tentu dana tersebut akan membawa perbaikan dalam dunia pendidikan Indonesia. Hal ini dikarenakan kemajuan pendidikan suatu negara juga bergantung pada peran serta masyarakat. Apabila, masyarakat Indonesia bersikap pasif dan acuh tak acuh terhadap perkembangan pendidikan Indonesia, hal ini tentu tidak akan membawa perubahan pendidikan di Indonesia. Indonesia selamanya akan menjadi negara yang miskin karena kebodohan masyarakatnya. Masyarakat seharusnya menyadari bahwa kemajuan bangsa ini tergantung pada pendidikan yang diperoleh generasi penerus bangsa berikutnya.

Pemerintah juga hendaknya tidak hanya melakukan perbaikan terhadap mutu ataupun fasilitas dari sekolah-sekolah yang telah ada. Pemerintah hendaknya juga membangun sekolah-sekolah di daerah yang terpencil. Seperti yang kita ketahui bahwa angka buta huruf di Indonesia masih tergolong tinggi. Sebagian besar masyarakat yang buta huruf tersebut berasal dari daerah-daerah terpencil yang masyarakatnya belum mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pembangunan sekolah di daerah terpencil untuk mengurangi angka buta huruf di Indonesia. Hal ini secara tidak langsung juga dapat memajukan kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah yang tertinggal.

Selain itu, Pemerintah selama ini bukannya pelit dalam mengalokasikan anggaran untuk kepentingan pendidikan. Akan tetapi, banyak faktor yang menyebabkan pemerintah menemui banyak hambatan dalam memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 % seperti yang ditetapkan dalam UUD 1945. Salah satu faktor penyebabnya adalah banyaknya penyelewengan atau korupsi yang merajalela di dalam badan pemerintahan. Hal ini menyebabkan semakin berkurangnya dana pendidikan yang sampai pada instansi-instansi pendidikan seperti sekolah. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyelidiki apakah dana pendidikan yang selama ini dianggarkan memang benar tidak cukup atau tidak cukup dikarenakan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila, memang terbukti bahwa terdapat tindakan korupsi terhadap dana pendidikan yang dianggarkan pemerintah, maka pemerintah hendaknya terlebih dahulu melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia melalui badan KPK.


3. Membangun Budaya Safety

Aspek safety dalam kerja memang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Akan tetapi, kenyataannya masih banyak perusahaan yang belum menyadari hal tersebut. Dalam usaha perwujudan budaya safety ini tidak hanya diperlukan kesadaran dan komitmen dari manajemen tetapi juga karyawan perusahaan. Masing-masing pihak harus memiliki komitmen untuk mewujudkan safety. Sebuah perusahaan tidak akan pernah mencapai target safety yang ditetapkannya apabila tidak terdapat kesadaran dari dalam diri para karyawan perusahaan tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh mandor memang merupakan pekerjaan yang tidak ideal. Namun, apabila telah terwujud rasa kesadaran dari diri karyawan, maka sistem pengawasan yang dilakukan oleh mandor tersebut tidak diperlukan lagi. Hal ini dikarenakan karyawan telah merasa bahwa aspek safety telah menjadi kebutuhan bagi diri mereka. Dalam mewujudkan kesadaran inilah peran manajemen perusahaan sangat dibutuhkan.

Perusahaan hendaknya memberikan pelatihan-pelatihan dan pengetahuan mengenai pentingnya safety. Pihak perusahaan juga seharusnya sadar bahwa kelangsungan jalannya perusahaan sangat bergantung pada karyawan yang bekerja didalamnya. Sebuah perusahaan tidak akan berjalan dengan baik apabila karyawannya tidak memperdulikan keselamatan diri mereka atau orang lain dalam bekerja. Selain itu, keselamatan karyawan memang merupakan tanggung jawab dari perusahaan. Namun, akan lebih baik apabila karyawan merasa bahwa keselamatan dalam kerja merupakan hak mereka. Peran pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam mewujudkan aspek safety dari sebuah perusahaan. Pemerintah hendaknya tidak hanya membuat peraturan yang mengatur tentang keselamatan kerja. Pemerintah juga perlu untuk merealisasikan isi-isi dari peraturan yang telah dibuat.

wandarie mengatakan...

Nama : Endah Putri Wandari
Kelas : XII IPA 1
No Absen : 08

1. Mensyukuri Anggaran Pendidikan

Pemerintah Indonesia sudah seharusnya memberikan perhatian yang lebih kepada dunia pendidikan. Selama ini, kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Hal itu disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya dana APBN yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah sudah seharusnya memberikan dana yang lebih untuk pendidikan di negeri ini karena pendidikan merupakan modal terpenting untuk memajukan bangsa. Dana yang diberikan pemerintah itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia sehingga semua masyarakat negeri ini dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas hingga ke tingkat perguruan tinggi. Hendaknya, dana yang diberikan tersebut dimanfaatkan dengan optimal, baik untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, dan juga untuk kesejahteraan guru. Seperti yang kita ketahui, kesejahteraan guru di Indonesia masih sangatlah rendah. Hal ini tentu berpengaruh pada kualitas mengajar mereka. Dengan peningkatan kesejahteraan guru tersebut, diharapkan kualitas pendidikan pun akan membaik. Akan tetapi, pemerintah juga harus memiliki perencanaan yang jelas terhadap pengalokasian dana pendidikan tersebut. Karena, bukan tidak mungkin bahwa dana tersebut akan diselewengkan dan terbuang sia-sia. Jadi, pemerintah harus mengalokasikan dana pendidikan tersebut dengan baik. Jika semua sekolah di negeri ini memiliki sarana yang layak serta guru-guru yang berkualitas, tentunya pendidikan di Indonesia akan membaik. Kualitas sumber daya manusia negeri ini pun akan menjadi lebih baik.


5. Sosialisasi Pemilu Belum Maksimal

Pemilihan umum di Indonesia akan dilangsungkan beberapa bulan lagi. Akan tetapi, berdasarkan data hasil survei yang dilakukan oleh KPU, ternyata sebagian besar masyarakat Indonesia belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai pemilu tersebut. Hal ini tentunya merupakan suatu indikasi kegagalan KPU dalam menjalankan tugasnya. Seharusnya KPU sudah melakukan sosialisasi tentang pemilu jauh sebelum pemilu tersebut dilaksanakan. Akan tetapi nyatanya masih banyak penduduk Indonesia yang belum mengetahui jadwal pelaksanaan pemilu tersebut. Ketidaktahuan penduduk terhadap pelaksanaan pemilu tersebut tentunya akan mempengaruhi partisipasi penduduk. Walaupun survei mengatakan bahwa lebih dari 90% responden menunjukkan keinginan untuk berpastisipasi dalam pemilu, tetapi hal itu ternyata tidak didukung oleh pengetahuan penduduk mengenai pemilu itu sendiri. KPU sebaiknya segera bekerja keras untuk melakukan sosialisasi mengenai pemilu 2009 kepada seluruh masyarakat dengan maksimal. Sehingga, pesta demokrasi yang diadakan tiap 5 tahun sekali itu dapat terlaksana dengan lancar dan dapat diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia.

Princess -Jr- mengatakan...

Nama: Junita Rosliacova
Kelas: XII IPA 1
No. Absen: 23

1. Kerjasama Masyarakat untuk Memberantas Teroris

Keberhasilan aparat menangkap para pelaku bom bali 1 tidak menjamin usainya perjalanan teroris di Indonesia. Dengan ditemukannya bahan peledak beserta perlengkapannya di rumah kontrakkan Kelapa Gading, Jakarta Utara menandakan masih adanya teroris yang berkeliaran dan siap melakukan ‘perang’. Kewaspadaan bukan hanya harus dijaga, tetapi juga ditingkatkan. Pihak Kepolisian Republik Indonesia telah mengetahui bahwa teroris sedang mengincar depo minyak Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara yang merupakan jalur penampung suplai minyak; maka dari itu, aparat harus bergerak sesigap mungkin, jangan sampai ‘bom meledak, aparat bertindak’ karena tentunya sudah terlambat.
Adanya kepercayaan teroris di Indonesia memiliki jaringan dengan kelompok Al Qaeda dan Jamaah Islamiyah juga masih belum bisa dipastikan dengan benar. Maka dari itu, kita belum boleh memvonis demikian, walaupun mereka memang memiliki motif yang kuat.
Pemberantasan teroris sampai ke akarnya juga tidak bisa dibebankan seluruhnya kepada aparat keamanan dan intelijen. Kerjasama dari masyarakat untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang mencurigakan di sekitar mereka juga sangat diperlukan dalam berjalannya penyelidikkan. Maka dari itu, aparat harus bisa menjamin keselamatan warga yang membantu mereka tersebut dari ketidakpuasan teroris yang dibongkar kedoknya.


2. Hapuskan Penganaktirian Terhadap Papua

Pelarian warga Papua ke Papua Nugini merupakan suatu bentuk protes yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia yang dinilai menganaktirikan warga Papua. Saya rasa hal itu wajar dilakukan, tetapi caranya salah. Dengan mengungsi ke negara tetangga, mereka bukan hanya tidak diakui dan hidup melarat, tetapi mereka juga menyusahkan negara yang mereka tumpangi. Hal itu tidak terlepas dari keterlibatan LSM/NGO lokal dan asing yang tetap mempertahankan keberadaan mereka, untuk mendeskritkan Indonesia di mata dunia internasional, melalui cara penipuan. Ini bukan merupakan warga Papua bila mereka percaya, karena masyarakat Papua dikenal belum memiliki pendidikan yang maju.
Pemerintah RI melalui Pemprov Papua bekerja sama dengan aparat keamanan (TNI/Polri) telah menyediakan pemukiman sehat dan bantuan peralatan pertanian bagi para pengunsi yang telah kembali, sehingga mereka betah membangun kampung halamannya tersebut masih dirasa kurang cukup. Pemerintah harus mampu meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan di Papua agar warga Papua juga dapat ikut berkompetisi dengan warga daerah lain, juga agar mereka mampu mengembangkan wilayahnya. Untuk melupakan keinginan memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga harus diiringi dengan dihapuskannya penganaktirian terhadap Papua dan menghentikan ekspoitasi hasil alam yang merugikan warga Papua.

Fanny mengatakan...

Nama: Felicia Fanny
Kelas: XII IPA 1
No. Absen: 10

3. Membangun Budaya Safety

Safty di Indonesia belum terbudaya akibat kurangnya rasa kepedulian rakyat Indonesia untuk menciptakan kondisi kerja yang selamat, sehingga dalam menjalankan pekerjaanya, beberapa karyawan atau pekerja seing mengalami cedera bahakan dalam beberapa kasus merengut nyawa para pekerja.
Para pekerja masih belum peduli dengan tingkat keselamatan kerja, sehingga perusahaan pun belum menaggapi keselamatan kerja pekerja dengan maksimal. Untuk apa menjalankan pelatihan keselamatan kerja apabila perkerja saja tidak peduli dengan keselamatan mereka sendiri.
Beberapa pekerja, sesuai sifat manusia, biasanya sering melanggar peraturan keselamatan kerja sehingga tugas mandor menjadi lebih berat dan situasi kerja menjadi kurang baik.
Keadaan kerja yang selamat dapat tercapai saat para pekerja sudah menyadari akan pentingnya keselamatan kerja, dengan didukung oleh perusahaan dengan berbagai pelatihan keselamatan kerja serta perlengkapan-perlengkapan keselamatan dalam menjalankan pekerjaan.
Banyak contoh yang telah di ungkapkan dalam bacaan tersebut, dan seperti yang kita ketahui Indonesia masih dalam proses memandirikan para SDM agar dapat lebih mementingkan keselamatan kerja sehingga tercapailah suasan kerja yang selamat.
Kurangnya campur tangan pemerintah menyebabkan para pekerja menjadi lebih tidak peduli akan keselamatan dalam berkerja. Perusahaan pun berpendapat bahwa pemerintah saja tidak peduli dengan keselamatan para pekerja, jadi untuk apa mereka menjalankannya, toh tidak akan ada sanksi. Dan bila memang terjadi kecelakaan, itu adalah resiko pekerja itu sendiri.


5. Sosialisasi Pemilu Belum Maksimal

KPU belum menyosialisasikan Pemilu kepada masyarakat, hal ini terbukti pada survei yang telah dilakukan. Bila hal ini terus berlanjut, maka rakyat tidak dapat menjalankan pemilu dengan baik.
Dengan Kurangnya informasi dari KPU mengenai pelaksanaan pemilu kepada masyarakat, maka sebagian besar masyarakat tidak mengetahui kapan pemilu akan diadakan, padahal masyarakatlah yang berpartisipasi secara langsung dalam pemilu.
Akibatnya, masyarakat menjadi kurang peduli terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sosialisasi saja tidak dilakukan, bagaimana masyarakat dapat ikut serta dalam kegiatan ini dengan maksimal.
Disisi lain, Masyarakat sendiri kurang peduli terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah. Mereka cenderung hanya menerima, dan tidak mau berusaha untuk mencari tahu. Media informasi juga tidak digunakan dengan baik untuk menjelaskan Pemilu pada tahun 2009 ini. Media dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang menyagkut masalah social, dan tidak terfokus pada masalah Pemilu.

Lenni mengatakan...

Nama : Lenni
Kelas : XII IPA 1
No. Absen : 27


Mensyukuri Anggaran Pendidikan

Rapat pleno DPR menjelaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan dinaikkan menjadi 20 persen. Kabar ini memang menggembirakan bagi kalangan pendidik. Namun, pada kenyataannya hal ini belum dilaksanakan secara berkesinambungan. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar dana pendidikan dari pemerintah pusat tidak tersalurkan dengan baik ke daerah-daerah. Dengan kata lain, pendistribusian dana pendidikan masih belum sempurna.
Banyaknya anggaran pendidikan tetap tidak menjamin kesejahteraan kalangan pendidik. Tunjangan fungsional guru yang dijanjikan pemerintah belum cukup memadai kesejahteraan para guru tersebut. Banyak beasiswa yang tersalurkan pada orang-orang yang tidak tepat. Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan hal tersebut.
Kita memang patut bersyukur karena pemerintah mulai memperhatikan dunia pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari adanya rencana kenaikan gaji dan pemberian gaji ke- 13 bagi kalangan pendidik. Dalam hal ini, kita tidak dapat memastikan pelaksanaan rencana tersebut. Namun, kita harus tetap berpikir positif dan mendukung program-program yang dijalankan oleh pemerintah sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung dengan baik.
Kalangan pendidikan hendaknya lebih menekankan pada perwujudnyataan anggaran pendidikan tersebut bukan hanya omong kosong belaka. Kenaikan gaji para guru hendaknya diikuti dengan peningkatan kualitas para guru dalam kegiatan pembelajaran. Kita berharap bahwa peningkatan anggaran pendidikan ini akan berdampak positif bagi kalangan pendidik pada umumnya dan para pelajar khususnya. Memang perlu disadari bahwa distribusi anggaran pendidikan ini dilakukan secara bertahap. Oleh sebab itu, Pemerintah hendaknya dapat terus memajukan bidang pendidikan menuju ke arah yang lebih baik.


Membangun Budaya Safety

Aspek Safety memang belum membudaya di Indonesia. Pemahanan masyarakat terhadap aspek ini relatif buruk padahal aspek ini sangat penting dalam keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Pemerintah pun hendaknya memahami aspek ini dengan baik, jangan hanya menekankan pada masyarakat saja.
Setiap orang hendaknya mengutamakan keselamatan dirinya masing-masing. Penerapannya bisa dimulai dari hal kecil, misalnya memakai helm kerja. Hal ini jangan dianggap sebagai hal yang tidak penting karena dari hal kecil seperti inilah kecerobohan sering terjadi. Dewasa ini banyak perusahaan yang kurang peduli terhadap keselamatan karyawannya. Oleh karena itu, setiap perusahaan hendaknya menyadari aspek safety ini dan meletakkan keselamatan kerja para karyawan sebagai prioritas utama.
Tahap-tahap dalam aspek safety terdiri dari menyelamatkan diri secara naluriah, pengawasan dan mandiri. Ketiga aspek ini harus diwujudnyatakan dengan baik oleh setiap masyarakat. Pemahaman yang baik terhadap aspek ini belum cukup untuk menjamin keselamatan. Banyak orang yang hanya memahami aspek ini secara teoritis namun dalam pelaksanaannya sangat tidak konsisten.
Bagian manajemen terkadang tidak memperhatikan keselamatan para pekerja. Masukan dari pekerja hanya diterima tanpa adanya penelusuran terhadap masukkan tersebut. Banyak hal yang harus diperhatikan pemerintah dalam pelaksanaan aspek safety ini. Perundangan keselamatan kerja ternyata belum menjamin keselamatan para pekerja. Pelaksanaan undang-undang ini dianggap masih lemah karena masih ada perusahaan yang acuh terhadap aspek tersebut. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya mengawasi pelaksanaan aspek safety sebagai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.
Aspek Safety harus menjadi prioritas utama dalam suatu perusahaan. Pelaksanaan aspek ini memang harus dilakukan secara bertahap. Tidak banyak orang yang memahami dan menerapkan aspek ini dalam dunia kerja. Kebanyakan dari mereka hanya memahami namun belum menerapkannya dengan baik. Indonesia sebagai negara berkembang sudah sepatutnya menerapkan aspek safety ini sebagai prioritas utama.

Anonim mengatakan...

Nama : G.E.T. Hakiki S.
Kelas : XII IPA 1
Nomor : 15

4. Jangan Salahkan Seluruh Umat Muslim

Terorisme memang sangat kejam, serangan teroris yang diwujudkan di Indonesia berupa bom sudah menimbulkan situasi yang mencekam di Indonesia. Serangan teroris yang terjadi di Indonesia dipusatkan pada aset-aset yang dimiliki oleh negara-negara kapitalis, contohnya kantor kedutaan besar.
Pada kenyataannya, serangan teroris dilakukan oleh kelompok Al Qaeda dan Jemaah Islamiyah. Akan tetapi, kita tidak boleh mengklaim bahwa pelaku terorisme di Indonesia adalah umat muslim. Coba perhatikan kutipan ini! “Apabila itu terjadi, maka yang rugi adalah umat muslim sendiri”.
Pernyataan seperti ini dapat menimbulkan kesalahan penalaran. Pernyataan ini menunjukkan bahwa umat Islam sebagai pelaku terorisme di Indonesia akan mengalami kerugian sendiri jika sesuatu hal terjadi.
Hal ini perlu ditinjau ulang, karena pelaku terorisme di Indonesia bukan umat Islam seluruhnya. Dalam kasus ini, pelaku terorisme tersebut hanyalah beberapa orang beragama Islam yang sebenarnya salah menafsirkan ajaran agama Islam. Beberapa kelompok orang beragama Islam yang terlibat terorisme tidak dapat mewakili seluruh umat Islam.
Selain itu, hal lain yang perlu diklarifikasi adalah pihak yang mengalami kerugian. “Jika terorisme terjadi maka umat Islam sendiri yang akan dirugikan”. Pernyataan seperti ini akan menunjukkan seolah tidak ada pihak lain yang mengalami kerugian . Pada kenyataannya terorisme tidak hanya merugikan umat Islam, tetapi juga merugikan umat beragama lainnya.
Sebagai kesimpulan, seharusnya pelaku terorisme tidak mewakili seluruh umat yang seagama dengan mereka dan pada kenyataannya terorisme merugikan bagi seluruh umat beragama, bukan hanya umat Islam.


6. Hidup di Negeri Sendiri Asal Terjamin

Pernyataan mengenai lebih baik hidup di negara sendiri daripada terlunta di negara orang lain harus di klarifikasi dan ditinjau ulang. Meskipun masyarakat Papua menderita saat berada di Papua Nugini, hal tersebut tidak membuktikan kondisi yang lebih baik di Papua. Masalah keinginan untuk memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memang bukan hal yang baik. Namun, adakalanya keinginan tersebut harus diperhatikan.
Cobalah untuk berpikir mengenai penyebab munculnya keinginan untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Pasti ada kesalahan yang sudah dilakukan Indonesia kepada masyarakat pengungsian dari Papua. Maka dari itu, perlu untuk menemukan solusi yang betul-betul tepat. Solusi yang tepat harus dibuat dengan ketelitian dan pemahaman mendasar mengenai persoalan yang dihadapi. Masyarakat Papua tetap tidak mau kembali meski kondisi mereka di Papua Nugini cukup memprihatinkan. Tanpa suatu perubahan yang mendasar, masyarakat Papua tak akan mau meninggalkan pengungsian mereka. Sifat masyarakat Papua yang berkeras hati di Papua Nugini tidak semata-mata disebabkan oleh jebakan dan tipu muslihat dari LSM / NGO lokal. Perlu adanya bukti-buki khusus yang tepat dan mampu membuktikan hal tersebut. Pernyataan Palang Merah Internasional (ICRC) mengenai sulitnya memulangkan warga Papua tidak cukup membuktikan terjadinya suatu penipuan. Tanpa adanya penyelidikan dan klarifikasi yang jelas mengenai pernyataan ICRC tersebut , kita tidak boleh menyimpulkan bahwa ICRC sudah berusaha memulangkan pengungsi tersebut. Ada kemungkinan ICRC hanya memanfaatkan momentum dalam konflik Papua ini untuk memenuhi keperluan politik pihak tertentu. Sikap pemerintah Indonesia yang menerima masyarakat pengungsi Papua dengan terbuka perlu diperhatikan secara khusus.
Peralatan yang diberikan pemerintah Republik Indonesia harus benar-benar ada dan bukan hanya janji sepihak.
Selain itu, pemerintah RI harus menjamin adanya perlindungan hukum yang sah bagi para pengungsi Papua. Sehingga kehidupan mereka dapat berlangsung dengan damai tanpa khawatir terjadi konflik dengan pemerintah Indonesia.

marchy_gab3 mengatakan...

Nama : Marchy Tio Pandapotan
Kelas : XII IPA 1
No. Absen : 29

1. Uang bukanlah segalanya
Pendidikan merupakan hal yang penting dan sudah sepatutnya pemerintah mengalokasikan dana lebih untuk pendidikan di dalam APBN. Pemerintah juga sebaiknya tidak hanya memperhatikan mutu sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah atas pun harus ditingkatkan mutunya. Karena untuk menunjang pertumbuhan industri , tidak cukup dengan adanya tenaga kerja terampil. Tenaga kerja terdidik juga dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan industri.
Selain itu, anggaran Rp 224 triliun tidak menjamin berkembangnya dunia pendidikan Indonesia. Faktor – faktor lain seperti kualitas guru dan fasilitas yang tersedia juga berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Kenaikan gaji pokok juga belum bisa menjadi jaminan bahwa guru akan lebih giat mengajar dan mendidik siswanya. Semua kembali kepada pribadi guru tersebut. Apabila seorang guru mempunyai niat untuk mengajar siswanya untuk menjadi siswa yang cerdas, guru tersebut tidak akan terlalu mempermasalahkan gaji yang diterimanya.
Memang ada guru yang menyambi sebagai tukang ojek, pedagang, dan lainnya, hanya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan keluarganya, namun hal ini tidak bisa dijadikan alasan terabaikannya perkembangan kualitas anak didik para guru tersebut. Apabila guru – guru yang menyambi tadi bisa mengatur waktu, maka mereka akan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya tanpa mengabaikan perkembangan kualitas anak didiknya.

5. Jangan menyalahkan KPU
KPU tidak bisa dijadikan satu – satunya penyebab dalam kurangnya sosialisasi pemilu. Kesuksesan sosialisasi belum menjamin kesuksesan pemilu. Ada banyak hal yang harus diperhatikan selain sosialisasi oleh KPU. Sarana dan prasarana juga harus diperhatikan. Apabila sosialisasi berhasil, tetapi sarana yang dibutuhkan masih kurang, itu sama saja dengan belum sukses. Selain itu, masyarakat sebaiknya turut ambil bagian dalam menyukseskan pemilu. Masyarakat memang mempunyai minat yang besar dalam mengikuti pemilu, tetapi hal ini tidak dibarengi dengan keaktifan masyarakat. Mereka hanya mengatakan bahwa informasi yang ada tidak cukup sebagai ganti dari kemalasan mereka untuk mencari informasi. Sebaiknya kita telaah terlebih dahulu akan ketersediaan informasi yang ada. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa informasi yang ada belum cukup sebelum kita mengetahui jumlah daari informasi yang disediakan.

Yi@zmat mengatakan...

Nama : Rifan Agustian
Kelas : XII IPA 1
No : 37

1. Pendidikan Memerlukan Dana

Anggaran pendidikan Indonesia memang selama ini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini tercermin dari kurangnya anggaran pendidikan dibandingkan dengan yang telah dimandatkan oleh UUD1945. Penambahan anggaran pendidikan sehingga menjadi 20% pasti amat sangat membantu dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Sekolah kejuruan memang perlu diperhatikan terlebih dulu agar dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan siap kerja. Sekolah lain yang bukan sekolah kejuruan juga harus diperhatikan agar keseimbangan terjaga.
Sebenarnya, penambahan gaji PNS, TNI/Polri kurang perlu, karena hal tersebut tidak menambah kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Masih banyak masyarakat miskin yang lebih membutuhkan peningkatan taraf hidup daripada PNS, TNI/Polri. Penambahan gaji guru memang diperlukan, karena tingkat kesejahteraan guru di Indonesia jauh lebih rendah jika dibandingkan Negara lain. Akan tetapi menaikkan gaji guru saja tidak cukup, anggaran APBN seharusnya juga digunakan untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas sekolah yang kurang memadai atau rusak, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Juga perlu diadakan pelatihan kepada guru agar kualitas mengajar guru meningkat.
Pemberian beasiswa juga tidak boleh hanya kepada mereka yang cerdas saja, akan tetapi juga pada mereka yang membutuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan anak tidak dapat dilihat dari satu jangka waktu saja. Meskipun mereka dinilai tidak cerdas, bukan berarti mereka tidak perlu atau tidak boleh belajar. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, semua anak harus memperoleh pendidikan secara merata. Tidak boleh ada yang terlantar pendidikannya hanya karena ia dinilai tidak cerdas.

3. Keselamatan Kerja Memang Yang Utama

Safety memang merupakan sesuatu yang amat penting untuk diperhatikan. Memang benar bahwa setiap orang pasti ingin selamat. Hal itu sudah menjadi naluri utama manusia. Terkadang manusia tidak peduli atau terbiasa dalam menjaga keamanan dirinya maupun orang lain dalam bekerja sehingga dibutuhkan pengawasan oleh pihak yang khusus berperan mengawasi keselamatan kerja karyawan.
Tidak semua perusahaan seperti pabrik, maka prosedur keselamatan kerja belum tentu sama untuk setiap perusahaan. Ada perusahaan yang hanya berupa kantor, sehingga tidak ada alat-alat yang membutuhkan prosedur khusus dan alat-alat pengaman seperti helm. Jadi, pengawasan kerja maupun pengawasan keselamatan kerja tidak dibutuhkan. Yang lebih cenderung dibutuhkan adalah asuransi kesehatan.
Sedangkan untuk perusahaan yang mempunyai alat-alat dengan prosedur kerja yang rumit, keselamatan memang suatu hal yang harus diperhatikan dan menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut. Mandor amat dibutuhkan sebagai pengawas keselamatan dan diperlukan pelatihan khusus bagi pegawai untuk keselamatan kerja.
Kontrol pemerintah memang amat diperlukan karena terkadang banyak perusahaan yang tidak memperhatikan keselamatan kerja pegawainya. Akibatnya, banyak pekerja yang cedera saat bekerja. Inspeksi oleh pemerintah dapat membuat perusahaan lebih memperhatikan keselamatan pegawainya, apalagi jika ada peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan asas dalam pengawasan ini. Peran pers juga dapat amat membantu dalam hal dorongan meningkatkan keselamatan kerja dari suatu perusahaan. Pers dapat membuka mata masyarakat akan pentingnya keselamatan kerja.

N__H mengatakan...

Berdasarkan wacana No. 2

Fakta yang digunakan dalam wacana tersebut:
• Pasal 31 (1) UUD `45, Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
• Pasal 5 (1) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal ini memperkuat posisi warga negara dalam memperoleh kesempatan pendidikan.

Opini yang digunakan dalam wacana tersebut:
• Washburn (2005) mengemukakan bahwa Academic administrators increasingly refer to students as consumers and to education and research as products.
• Mansour Fakih (2002) mengemukakan, lembaga pendidikan perlu melakukan berbagai usaha transformasi didalam diri mereka sendiri sebelum mampu melakukan transformasi sosial secara luas.
Dengan berdasarkan fakta ini, wacana ini memberikan penilaian bagaimana seharusnya pendidikan itu dijalankan.

Cara penarikan kesimpulan yang digunakan wacana tersebut menggunakan asas identitas. Hal tersebut ditunjukkan dari kesimpulan wacana bahwa Indonesia menggunakan das sein sebagai asas pendidikan. Wacana menunjukkan seberapa menyimpangnya pendidikan di Indonesia dari yang seharusnya
pendidikan itu berjalan.

Penolakan Pendapat
Pendidikan di Indonesia memang masih membutuhkan pembaharuan-pembaharuan. Namun kita tidak dapat memukul rata bahwa semua yang telah menghambat kemajuan dan pemerataan pendidikan berkaitan dengan masalah sosial ekonomi. Memang benar ada sebagian masyarakat yang bersemangat menelusuri pendidikan namun perekonomiannya kurang. Tetapi tidak sedikit diantara mereka yang tidak berkeinginan untuk maju. Pada kenyataannya anak-anak dari keluarga yang cukup atau kurang mampu tidak memiliki keinginan belajar. Mereka cenderung lebih memilih untuk bekerja karena lebih menghasilkan uang ketimbang belajar.
Pemerintah juga kurang mengantisipasi masalah ini dengan baik. Banyak program yang menyombongkan adanya beasiswa bagi masyarakat kurang mampu. Namun mereka harus melalui berbagai tes yang menyulitkan. Padahal kalangan orang mampu dan berlebih, bisa saja menyewa pengajar untuk mengajari mereka. Sehingga penerima beasiswa itu hanya untuk siswa pintar saja, kaya atau miskin tidak masalah.
Akan lebih berarti bila pemerintah melakukan pengecekan dan pemberian beasiwa langsung kepada siswa kurang mampu. Perlu ada ketelitian dari pemerintah, bila perlu pengecekan langsung. Agar bantuan tersebut jatuh ke tangan yang tepat dan membutuhkan.

Berdasarkan wacana No. 4

Penulis menyatakan : “Kalau
melihat kecenderungan yang selama ini terjadi, ada kepercayaan bahwa teroris di Indonesia memiliki jaringan dengan kelompok Al Qaeda dan Jamaah Islamiyah. Kelompok-kelompok tersebut cenderung melihat sumber ancaman ada pada Amerika Serikat dan sekutunya. Sehingga, target serangan mereka pun negara-negara tersebut.

Bila melihat perkembangan tersebut, dapat dikatakan aksi terorisme kini sudah jelas-jelas membabi buta. Menurut saya, mereka hanya ingin menunjukkan eksistensi brutal tanpa mengindahkan dampak dan akibatnya. Bagaimana mungkin, bila seorang muslim bakal membunuh sesama muslim secara sadis.”

Penolakan Pendapat
Terlepas dari ada tidaknya ketekaitan teroris di Indonesia dengan jaringan teroris diluar, adanya kasus pem-bom adalah murni penyimpangan. Masih ada masyarakat Indonesia yang tinggal di tempat-tempat terpencil tanpa ada pendidikan yang baik. Ligkungan seperti ini memudahkan para teroris untuk mengembangkan jaringannya. Mempengaruhi masyarakat kurang pendidikan untuk masuk ke dalam jaringna teroris dan melakukan serangkaian kasus mengerikan. Mereka tidak tahu yang mereka lakukan itu salah karena di dalam pemahaman mereka sudah melakukan tugas mulia.

JeJe =3 mengatakan...

Nama : Jesslyn Claresta
Kelas : XII IPA 1
No. Absen : 21

1. Mensyukuri Anggaran Pendidikan

Hasil Rapat Pleno DPR memutuskan untuk menaikkan alokasi anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen atau sebesar 224 triliun rupiah. Hal ini merupakan kabar yang menggembirakan, khususnya bagi kalangan pendidik. Namun, dengan kenaikan anggaran pendidikan ini di Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pendidikan di Indonesia akan bergerak ke arah yang lebih baik. Selama KKN masih merajarela di Indonesia, tidak ada yang tahu apakah seluruh dana pendidikan dari pemerintah tersebut akan sampai ke tangan rakyat ataukah hanya dinikmati oleh petinggi negara saja. Perbaikan mutu pendidikan di suatu negara juga ditentukan oleh peran serta masyarakat. Selama masyarakat Indonesia masih acuh tak acuh terhadap perlunya pendidikan bagi anak bangsa, pendidikan di Indonesia tidak akan mengalami perbaikan. Pemerintah telah mewajibkan warga negara Indonesia untuk wajib belajar selama sembilan tahun. Faktanya, masih banyak anak-anak kecil yang tidak sekolah atau bisa dikatakan putus sekolah. Selain faktor keuangan orang tua yang tidak memadai, hal ini juga dapat disebabkan oleh perhatian orang tua yang kurang. Di era globalisasi ini, masih banyak orang tua di Indonesia yang tidak menomorsatukan pendidikan bagi anak-anaknya. Mereka berpikir bahwa pendidikan itu tidaklah penting, terutama bagi anak wanita yang kelak akan menikah dan ikut hidup bersama suaminya. Hal seperti ini sangatlah buruk bagi perkembangan pendidikan di Indonesia dan tidak dapat memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia walaupun pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang sangat besar. Selama ini, Indonesia terkenal sebagai negara yang "tidak pintar". Dikarenakan hal ini, seharusnya masyarakat Indonesia sadar bahwa pendidikan sangat pending di era globalisasi ini dan kecerdasan suatu negara dinilai dari kecerdasan warga negaranya. Kesadaran bahwa pendidikan itu penting bagi generasi muda sangatlah penting karena kelak para generasi muda ini akan melanjutkan perjuangan para generasi tua dan terus memajukan Indonesia.

Dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah seharusnya tidak hanya menambah fasilitas sekolah, memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi, meningkatkan gaji para guru, dan meningkatkan mutu SMK, tetapi pemerintah juga harus berusaha mendirikan sekolah-sekolah di daerah terpencil karena faktanya adalah banyak anak-anak di daerah terpencil yang tidak dapat memperoleh pendidikan yang layak. Mereka sangat ingin belajar sehingga mereka harus belajar di sekolah terbuka dan mereka harus menempuh jarak yang sangat jauh untuk belajar di sekolah yang layak. Tingkat buta huruf di Indonesia yang tergolong tinggi menunjukkan betapa terbelakangnya pendidikan di Indonesia. Untuk menaikkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah dapat memulainya dari mengurangi persentase masyarakat yang buta huruf di Indonesia.

Selamai ini, pemerintah bukannya pelit dalam pengalokasian anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan yang diberikan pemerintah sebenarnya sudah cukup besar, tetapi seperti yang kita ketahui, praktek korupsi di Indonesia tidak kalah besarnya dengan anggaran yang diberikan pemerintah. Anggaran pendidikan yang sangat besar itu sebagian besarnya jatuh ke tangan pejabat tinggi negara yang merupakan koruptor. Hal inilah yang menyebabkan anggaran yang sampai ke masyarakat jumlahnya sangat kecil. Apabila pemerintah ingin agar anggaran pendidikan yang diberikan oleh pemerintah berfungsi secara maksimal, maka KPK harus memberantas para koruptor secepatnya. Hal lain yang menyebabkan kurangnya anggaran pemerintah ke tangan masyarakat adalah karena pemerintah bukan hanya harus mengurusi anggaran pendidikan. Pemerintah tidak bisa mengalokasikan semua dana yang ada untuk pendidikan karena pemerintah harus bersikap bijak dalam membagi dana di masyarakat. Selain anggaran pendidikan, pemerintah masih harus memberikan anggaran di bidang kesehatan, pembangunan, dsb.

3. Membangun Budaya Safety

Budaya safety dalam suatu perusahaan memang sangat dibutuhkan, tetapi faktanya, masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum menyadari mengenai pentingnya budaya safety. Safety sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan karyawan di medan pekerjaan yang beresiko tinggi, seperti di pembangunan bangunan tinggi. Penerapan safety di dalam perusahaan tidak dapat berjalan begitu saja. Safety membutuhkan kerjasama antara atasan dan bawahan yang bekerja di lapangan. Apabila atasan telah menerapkan safety dalam pelaksanaan pekerjaan bawahan tetapi bawahan sendiri tidak memiliki kesadaran dan keninginan untuk bekerja secara aman, safety ini tidak akan berguna dan tidak akan berjalan sebagaimana semestinya. Dari dalam diri masyarakat memang memiliki perasaan ingin selamat, tetapi seperti yang kita ketahui, tidak ada manusia yang luput dari kelalaian. Manusia pasti bisa saja lalai. Untuk mengatasi kelalaian manusia atau para pekerja inilah diperlukan mandor. Mandor diharapkan dapat mengawasi pekerja-pekerjanya agar tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Mengawasi di sini bukan berarti mandor ini harus mengikuti si pekerja ke mana saja, tetapi sang mandor harus selalu mengingatkan pekerja-pekerjanya untuk selalu menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) dalam bekerja demi keselamatan pekerja itu sendiri.

Sebelum para pekerja memulai pekerjaannya di tempat yang beresiko tinggi, perusahaan itu sendiri harus memiliki kesadaran untuk mengajarkan pemahaman pentingnya safety dalam bekerja kepada para karyawannya. Keselamatan karyawan dalam bekerja memang merupakan tanggung jawab perusahaan, tetapi karyawan itu sendiri juga harus sadar bahwa keselamatan dirinya sendiri itu sangatlah penting. Helm kerja yang diberikan kepada para pekerja sudah dibuat seringan dan seefisien mungkin sehingga apabila masih ada karyawan yang enggan memakainya dengan alasan karena ia tidak dapat leluasa bergerak, itu hanyalah alasan sang karyawan karena ingin membuat keributan, membangkang, dan mencari sensasi. Dalam menjalankan budaya safety ini, pemerintah juga harus mengambil andil. Pemerintah sebaiknya memberikan peraturan-peraturan bagi para pekerja untuk mementingkan keselamatan mereka dan selalu menggunakan APD saat bekerja di tempat yang beresiko tinggi.

Rea mengatakan...

Nama: Kiki Sumanti
Kelas : XII IPA 1
No Absen : 26

2. Keadilan dalam Pendidikan

Jujur, saya kurang setuju dengan pendapat Bapak Oky Syeiful Rahmanshyah Harahap. Ia menyatakan bahwa pendidikan berpihak pada orang yang pintar dan kaya. Hal ini terbukti dengan adanya SMPTN dan jalur khusus yang berada diluarnya. Namun, pada kenyataan the have juga memiliki masalah dengan keuangan saat memasuki anaknya kedalam universitas. Angin segar yang ia maksud, ternyata tidak banyak digunakan. Banyak yang sadar bahwa anaknya tidak mampu untuk masuk ke universitas favorite, sehingga tidak memaksa sesuatu yang lebih dari jangkauan anak. Sebagaian juga berpendapat bahwa jalur khusus itu jauh lebih mahal, dan akan merusak nama mereka sendiri sehingga tidak memakai pilihan tersebut. Kita harus meningat bahwa semakin banyak pemasukan, semakin banyak pula pengeluaran. Sehingga angin segar tersebut hanyalah digunakan oleh beberapa orang.

Mengenai jalur masuk SMPTN,memang jalur tersebut tidak dapat menyaring seluruh orang, tapi wajar. itu bukan berarti bahwa orang yang miskin dan berkemampuan pas tidak diberikan kesempatan. Dengan memberikan mereka izin untuk ikut tes, itulah sebuah kesempatan baik bagi mereka, ataupun orang lain. Peluang terbuka lebar, tidak ada diskriminasi siapa yang boleh ikut tes dan siapa yang tidak boleh. Kesempatan itu harus digunakan baik-baik. Kemampuan pas bukanlah alasan untuk mengelak. Kepintaran dihasilkan oleh kerajinan. BIla kita memiliki daya tangkap yang kurang, kita bisa belajar lebih untuk dapat masuk ke universitas.

Sebenarnya, pendidikan tidak berpihak kepada sisi manapun. Pertanyaan saya adalah "apakah sesuatu yang logis bila anak pintar gagal masuk tes, tetapi anak yang kurang masuk?" Pemerintah juga sebenarnya telah membantu banyak dengan berbagai cara, tetapi masyarakat tetap tidak sadar. Pemerintah menyediakan dana BOS, memberikan beasiswa sebagai motivasi, tapi banyak yang justru tidak dihargai, banyak yang disepelekan. Banyak yang belum mencoba menggangap itu adalah sesuatu yang sia-sia. Kemudian, mereka dengan mudahnya menyalahkan pemerintah.

Sebagaian bahkan berendapat bahwa pendidkan berarah ke industei yang berjalan menurut kapitalisme pasar, namun saya tidak sependapat. Memang, beberapa sekolah cenderung lebih mahal. NAmun mengapa sekolah tersebut mahal, itu karena fasilitas yang disediakan lebih sehingga memerlukan modal. sekolah mahal ini juga tidak menutup kemungkinan untukl orang miskin. sekolah tersebut juga ada menawarkan beasiswa cuma secara tertutup.

Kecenderungan konservatif juga tidak lagi tepat. Sekarang ini, siswa banyak ditugaskan untuk membat makalah ataupun karya ilmiah. Tugas-tugas tersebut tentunya tidak bersifat konservatif. Kita harus mencari dan mengolah bahan itu sendiri.

Secara keseluruhan, saya tidak setuju karena Bapak Oky cenderung menyalahkan pendidikan, padahal hal pertama yang harus dijangkau adalah anak-anak muridnya. ASalkan anak muridnya mau belajar rajin, mereka bisa menjadi pintar dan masuk ke universitas favorit. Semua bergantung kepada kemauan mereka sendiri.
4. Terorisme

Teroris memang sedang merajalela di bumi pertiwi ini, dan sekali lagi aparat keamanan telah menjalankan tugas mereka dengan baik.
Sebenarnya, saya lebih senang bila aparat keamanan dapat lebih tegas. Jika bisa, saya ingin aparat keamanan tidak hanya menghukum teroris, tetapi juga orang yang telah menjual senjata-senjata tersebut kepada teroris tersebut.
Aparat juga harus tegas dalam penjagaan, terlebih lagi di pelabuhan atau airport. Jangan sapai ada yang masuk tanpa seizing aparat, atau bahkan lolos dari pengecekan.
Aparat juga harus mencari sumber teroris itu, tujuan mereka melakukan terorisme. Dengan demikian, aparat akan lebih mudah menyesaikan masalah terorisme ini sendiri.

Sebenarnya, sikap yang diambil aparat keamanan sudah sangat baik. Selama ini mereka telah berhasil menghentikan beberapa teroris yang bisa saja memakan banyak korban.

N__H mengatakan...

Nama: Netti Herawati
Kelas: XII IPA 1
No : 35

Berdasarkan wacana No. 2

Fakta yang digunakan dalam wacana tersebut:
• Pasal 31 (1) UUD `45, Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
• Pasal 5 (1) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal ini memperkuat posisi warga negara dalam memperoleh kesempatan pendidikan.

Opini yang digunakan dalam wacana tersebut:
• Washburn (2005) mengemukakan bahwa Academic administrators increasingly refer to students as consumers and to education and research as products.
• Mansour Fakih (2002) mengemukakan, lembaga pendidikan perlu melakukan berbagai usaha transformasi didalam diri mereka sendiri sebelum mampu melakukan transformasi sosial secara luas.
Dengan berdasarkan fakta ini, wacana ini memberikan penilaian bagaimana seharusnya pendidikan itu dijalankan.

Cara penarikan kesimpulan yang digunakan wacana tersebut menggunakan asas identitas. Hal tersebut ditunjukkan dari kesimpulan wacana bahwa Indonesia menggunakan das sein sebagai asas pendidikan. Wacana menunjukkan seberapa menyimpangnya pendidikan di Indonesia dari yang seharusnya pendidikan itu berjalan.

Penolakan Pendapat

Antara Sekolah dan Mencari Uang

Pendidikan di Indonesia memang masih membutuhkan pembaharuan-pembaharuan. Namun kita tidak dapat memukul rata bahwa semua yang telah menghambat kemajuan dan pemerataan pendidikan berkaitan dengan masalah sosial ekonomi. Memang benar ada sebagian masyarakat yang bersemangat menelusuri pendidikan namun perekonomiannya kurang. Tetapi tidak sedikit diantara mereka yang tidak berkeinginan untuk maju. Pada kenyataannya anak-anak dari keluarga yang cukup atau kurang mampu tidak memiliki keinginan belajar. Mereka cenderung lebih memilih untuk bekerja karena lebih menghasilkan uang ketimbang belajar.
Pemerintah juga kurang mengantisipasi masalah ini dengan baik. Banyak program yang menyombongkan adanya beasiswa bagi masyarakat kurang mampu. Namun mereka harus melalui berbagai tes yang menyulitkan. Padahal kalangan orang mampu dan berlebih, bisa saja menyewa pengajar untuk mengajari mereka. Sehingga penerima beasiswa itu hanya untuk siswa pintar saja, kaya atau miskin tidak masalah.
Akan lebih berarti bila pemerintah melakukan pengecekan dan pemberian beasiwa langsung kepada siswa kurang mampu. Perlu ada ketelitian dari pemerintah, bila perlu pengecekan langsung. Agar bantuan tersebut jatuh ke tangan yang tepat dan membutuhkan.

Berdasarkan wacana No. 4

Penulis menyatakan : “Kalau melihat kecenderungan yang selama ini terjadi, ada kepercayaan bahwa teroris di Indonesia memiliki jaringan dengan kelompok Al Qaeda dan Jamaah Islamiyah. Kelompok-kelompok tersebut cenderung melihat sumber ancaman ada pada Amerika Serikat dan sekutunya. Sehingga, target serangan mereka pun negara-negara tersebut.
Bila melihat perkembangan tersebut, dapat dikatakan aksi terorisme kini sudah jelas-jelas membabi buta. Menurut saya, mereka hanya ingin menunjukkan eksistensi brutal tanpa mengindahkan dampak dan akibatnya. Bagaimana mungkin, bila seorang muslim bakal membunuh sesama muslim secara sadis.”

Penolakan Pendapat

Tumbuh Dengan Jiwa Teroris

Terlepas dari ada tidaknya keterkaitan teroris di Indonesia dengan jaringan teroris diluar, adanya kasus pem-bom adalah murni penyimpangan. Masih ada masyarakat Indonesia yang tinggal di tempat-tempat terpencil tanpa ada pendidikan yang baik. Ligkungan seperti ini memudahkan para teroris untuk mengembangkan jaringannya. Mempengaruhi masyarakat kurang pendidikan untuk masuk ke dalam jaringna teroris dan melakukan serangkaian kasus mengerikan. Mereka tidak tahu yang mereka lakukan itu salah karena di dalam pemahaman mereka sudah melakukan tugas mulia.
Pemerintah dapat melakukan tindakan pencengahan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan di daerah-daerah tentang teroris dan kinerjanya. Sehingga masyarakat dapat antisipasi terhadap hal-hal baru di tempatnya. Hal ini sangat penting bagi masa depan Indonesia karena jika sejak remaja mereka telah dibina dengan jiwa teroris, maka seterusnya mereka akan tumbuh menjadi teroris. Pada saat itu, tidak ada lagi yang dapat mengubah pemahaman mereka karena perihal teroris sudah mendarah daging dalam dirinya.

MY_Pandora mengatakan...

Nama : Mirayunitha Pandora
Kelas : XII IPA 1
No. Absen : 33

4. Arah Terorisme Kini Justru Semakin Brutal

Aksi pemboman oleh sekelompok teroris di Bali sudah menjadi suatu keprihatinan dunia yang perlu kita tanggapi secara serius. Aksi terorisme yang secara jelas berdampak negatif bagi masyarakat luas, bahkan bagi masyarakat dunia ini haruslah ditindak lanjuti sedini mungkin agar tidak ada lagi air mata yang harus diteteskan. Aksi tersebut menelan banyak korban dan telah mencoreng kepercayaan dunia terhadap Indonesia khususnya Bali sebagai tempat pariwisata yang menjanjikan keindahan, kenyamanan, dan keamanan bagi para wisatawannya. Belum lagi di saat kita masih memerlukan waktu pemulihan kepercayaan dunia, muncul aksi-aksi terorisme lain. Pelaku pemboman pun sampai hari ini belum dijatuhi hukuman yang jelas dan pantas, lalu pertanyaan yang harus segera dijawab ialah sejauh manakah tanggapan pemerintah terhadap masalah ini? Seserius apakah pemerintah?
Nampaknya segudang pasal peraturan yang telah disusun sedemikian rupa belum berhasil dilaksanakan dengan tegas dan bijaksana. Seolah-olah peraturan di Indonesia masih berupa tanah liat yang perlu dibentuk dan dikeringkan. Selain tidak adanya ketegasan pemerintah, masyarakat Indonesia pun masih terombang-ambing dengan pengertian aksi terorisme ini. Ada yang mendukung ada pula yang mendesak. Banyak orang mengatasnamakan tindakannya dengan kepentingan umum. Padahal faktanya sama sekali tidak. Tidakan terorisme ini memang sudah membabi buta. Sang teroris hanya menutup mata dan menutup telinga tentang dampak yang mungkin dan telah mereka timbulkan. Indonesia sebagai negara demokrasi sepertinya tinggal isapan jempol saja. Jika tidak ada kejelasan dari pemerintah terhadap pelaku terorisme maka akan muncul lagi wajah-wajah teroris baru yang akan memaksa kita meneteskan air mata. Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus tegas dan sigap dalam menanggapi segala tindak terorisme yang mengancam kepentingan umum.
Pencegahan menjadi sangat penting di saat kita tahu seberapa dasyat dampak yang mungkin dirasakan. Kita harus belajar mempertajam indera penciuman kita terhadap segala gerak-gerik pelaku terorisme. Jangan sia-siakan pengalaman pahit di masa lalu. Perbaiki sistem yang ada sekarang dengan cermat dan teliti agar jangan jatuh pada lubang yang sama. Pemerintah dan masyarakat harus dapat bekerja sama dengan baik dan menyadari bahwa mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga keamanan di Indonesia.

6. Lebih Baik Tinggal di Negeri Sendiri, daripada Sengsara di Negeri Orang

Indonesia memiliki banyak pulau yang masing-masing mempunyai sumber daya dan potensi. Begitu banyak tetes darah yang telah mengalir untuk memperjuangkan pulau-pulau tersebut dan banyak sejarah yang tersimpan di masing-masing pulau. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang mendiami pulau tersebut dan kesemuanya berada dalam satu kesatuan Negara Indonesia. Tapi pantaskah kita menyebut sebagian orang yang dengan sengaja meninggalkan negara Indonesia untuk mendapat dukungan dunia internasional agar Papua terlepas dari Indonesia sebagai keluarga besar Indonesia kita? Patutkah Indonesia membuka pintu lagi bagi mereka yang mengungsi ke negara lain di saat Indonesia telah menawarkan kehidupan yang terjamin? Egois mungkin dapat menggambarkan pribadi mereka.
Pemerintah perlu mempertimbangkan apa yang menjadi alasan bagi mereka untuk mengungsi. Perlu ada aksi nyata sehingga mereka dapat mengetahui seberapa penting keberadaan mereka sebagai anggota keluarga besar Indonesia. Faktanya mereka merasa tidak mendapat keadilan yang pantas. Sepatutnya pula kita memperhatikan semua aspek tersebut.
Ketika pemerintah telah berusaha memberikan usaha dan perlakuan yang terbaik, tetapi mereka tetap bersikeras untuk mengungsi, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu pilihan mereka. Negara kita ialah negara demokrasi tapi bukan berarti Indonesia tidak bisa tegas. Jika memang keadaannya demikian, untuk apa kita memperjuangkan hal yang sia-sia? Meskipun kita terus mencoba akankah hasilnya lebih baik? Pemerintah perlu tegas dan bijaksana dalam menghadapi permasalahan ini. Tentukan konsekuensi dan dampak yang akan mereka terima bila memilih mengungsi dan biarkan mereka memilih.

meL.ia suRya.Ni mengatakan...

Nama : Melia Suryani
Kelas : XII IPA 1
No absen : 31

2. Pendidikan adalah Barang Langka

Anda berpendapat bahwa pendidikan saat ini merupakan barang yang luks (mewah). Jika kita kaitkan dengan kenyataan, pendidikan mulai dimeratakan di berbagai kalangan dan kawasan terpencil. Sekolah – sekolah gratis dari SD, SMP sampai SMA sudah mulai direncanakan dan dibangun. Hal ini mengurangi sedikit demi sedikit pendapat anda bahwa pendidikan adalah barang yang mewah. Pendidikan sudah mulai menjadi sebuah hal yang umum dan harus diterapkan untuk semua warga masyarakat.

Di sisi lain, pendidikan bukanlah barang yang mewah melainkan sebuah barang yang sangat langka seperti yang telah kita ketahui. Hal ini bisa dibuktikan dengan biaya sekolah yang sangat mahal sehingga membuat sebuah jurang pemisah untuk pendidikan antara golongan the have dan the have not. Pemerintah yang mempunyai kekuatan baik dari segi dana dan kekuasaan seharusnya cepat tanggap terhadap semua masalah yang sering terjadi ini agar tidak terulang untuk seterusnya. Namun, pemerintah belum menjalankan semua rencananya dengan sangat efektif sehingga pendidikan menjadi lebih langka bagi golongan the have not. Di sini lah, kita seharusnya melihat pendidikan sebagai barang yang langka bukan barang yang mewah. Yang dimaksud langka adalah jarang atau sangat sedikit jumlahnya sedangkan yang dimaksud mewah adalah barang yang mahal dan susah untuk dicapai namun kuantitasnya bisa banyak.

Pendidikan juga bisa berupa barang yang sudah umum karena menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan. Adapun pasal – pasal yang mendukung pendidikan ini. Dengan berpegang pada pasal ini, seharusnya tidak ada perbedaan antara golongan the have dan the have not. Hal ini disebabkan karena semua memiliki kemerdekaan yang sama dalam memperoleh pendidikan tanpa membeda-bedakan. Pemerintah pun diwajibkan untuk membiayai pendidikan. Namun, sayangnya sekali lagi pemerintah seakan hanya setengah hati dalam mewujudkan tuntutan-tuntutan diatas. Hal ini lah yang menjadi alasan utama bahwa pendidikan adalah barang yang langka bukanlah mewah.

6. Perjuangan untuk Mempertahankan Tanah Air

Dalam wacana tersebut, dikatakan bahwa keinginan warga Papua untuk mengungsi di negri orang lain dikarenakan mereka diperalat oleh LSM/NGO local dan asing yang tetap mempertahankan keberadaan mereka, untuk mendeskritkan pernyataan di mata dunia internasional. Menurut saya, keinginan warga Papua untuk mengungsi ke Papua Nugini didasari oleh banyak faktor. Jika dipikir secara logika, warga Papua mengungsi agar mereka mendapatkan dukungan dari dunia internasioanl supaya Papua dapat terlepas dari Indonesia. Hal ini sangat mengkhawatirkan bangsa Indonesia. Namun di sisi lain, jika kita melihat dari sudut pandang warga Papua, hal ini haruslah dipikirkan dan dipertimbangkan. Sangat jelas dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia menerima mereka untuk kembali ke kampung halamannya dan menyiapkan pemukiman sehat dan bantuan peralatan pertanian bagi para pengungsi yang telah kembali. Namun, masih banyak pengungsi yang lebih memilih untuk bertahan di negeri orang walaupun sengsara. Hal ini berarti masih banyak hal yang membuat para pengungsi tersebut merasa aman dan nyaman daripada di negerinya sendiri. Pada kenyataannya, pernyataan Pemerintah Indonesia tersebut belum terealisasi dengan sempurna sehingga para pengungsi tidak yakin untuk kembali dan lebih menetap di negeri tetangga karena mereka menganggap ada lembaga yang bertanggung jawab atas nasib mereka. Di sini lah, peran Pemerintah Indonesia seharusnya lebih diutamakan. Pemerintah Indonesia sebaiknya mencari cara untuk meyakinkan warga Papua untuk kembali dan menghilangkan keinginannya untuk lepas dari Negara Kesatuan Indonesia. Pemerintah bisa mendekatkan diri dan mempelajari tentang Papua sehingga pemerintah mengenal seluk beluknya. Ada baiknya jika Pemerintah Indonesia juga seharusnya membuktikan semua pernyataannya dan ikut membantu dalam pembangunan Papua. Maka dari itu, para pengungsi Papua dapat kembali dan tetap bersatu menjadi satu kesatuan.c

Princess -Jr- mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Anonim mengatakan...

Nama : Juvita

Kelas : XII IPA 1

No. Absen : 24



2. Pendidikan yang Berkeadilan



Pendidikan di Indonesia sebenarnya tak hanya berat sebelah ke golongan the have, tetapi juga mengalami disfungsi dan keterpurukan sistem. Tak perlu berpikir jauh hingga SMPTN, cukup ungkit UAN yang kontroversial. Bagaimana bisa perjuangan para pelajar SMA selama 3 tahun hanya dihargai dengan penetuan selama 2 jam untuk mengerjakan soal ujian yang standarnya ditentukan pemerintah? Padahal kita semua tahu, yang memahami kompetensi para pelajar adalah guru-guru yang mengajarinya, bukan pemerintah.

Jika kita membahas mahalnya pendidikan yang menyebabkan citra pendidikan tak ubahnya sengan bisnis, sejujurnya hal itu tidak akan terselesaikan apalagi dalam konteks nasional. Pendidikan mahal itu sudah membudaya, tetapi jika diikuti dengan peningkatan kualitas dan moral yang sepadan, mahal tadi pun terbayarkan sudah. Misalnya, kita bandingkan Universitas I di Jakarta dan Universitas H di Inggris. Keduanya sama-sama milik pemerintah, berkualitas, mahal, dan tentu sulit untuk masuk ke sana. Namun, dengan moral rendah yang dimiliki Indonesia, segepok uang tempel tadi mampu melenyapkan kekhawatiran akan kepastian masuk ke Universitas I di Jakarta. Lain halnya dengan di luar negeri seperti Inggris tadi yang tetap selektif dan memegang teguh idealisme mereka.

Apakah yang have not butuh kebijakan khusus? Tentunya, dan hal itu sudah dibuktikan dengan program pemerintah seperti Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), sekolah gratis (seperti yang dicanangkan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, kita tunggu saja realisasinya), dan sebagainya. Namun, lagi-lagi pelaksanaanya yang kurang transparan menyebabkan ketidakadilan pendidikan terjadi.

Bantuan untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi sia-sia jika apresiasi pemerintah atau institusi terkait terhadap mereka yang berprestasi, bahkan telah memberikan sumbangsih sangatlah kurang. Maka dari itu, tidaklah heran jika banyak orang pintad dari Indonesia bermukim dan malah berkarya di negeri orang.

Prototype ciptaan pendidik Indonesia memang cenderung pasif, manut guru, dan malas mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Di luar negeri? Mereka cenderung dididik untuk menganalisis dan terus mngembangkan sesuatu yang telah ada. Hal ini tentu menciptakan jurang ketimpangan sendiri antarsistem pendidikan lokal dan luar negeri.



6. Lebih Baik Tinggal di Negeri Sendiri, daripada Sengsara di Negeri Orang



Jika banyak orang lain mendukung Indonesia untuk terus mempertahankan Papua, mungkin saya termasuk dalam golongan minoritas atau yang bilang tidak. Indonesia terlalu baik untuk mengulurkan tangan kepada orang Papua yang sedari dulu bersikeras untuk memisahkan diri. Mungkin, selama ini Indonesia terkesan sentralis dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, atau istilahnya Papua merasa dianaktirikan dibanding daerah lain, sehingga melahirkan pandangan yang buruk mengenai Indonesia di benak orang Papua. Pada akhirnya, paradigma inipun dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab melalui LSM-LSM tertentu, yang menyebabkan orang Papua tambah ngotot untuk mengungsi ke negeri tetangga meski dalam kondisi terlunta.

Yang lebih menyakitkan hati ibu pertiwi, orang Papua yang mengungsi itu berharap mendapat bantuan pesenjataan untuk melakukan serangan balik ke militer Indonesia agar tanah Papua terlepas. Apakah ibu pertiwi harus terus bersabar menanti kepulagan bawang merah?

Melihat keras kepalanya orang Papua ingin lepas dari ikatan NKRI, sebaiknya voting dilakukan. Ya, voting yang diikuti oleh semua warga Papua dengan pilihan lepas atau tidak dari Indonesia. Dengan demikian, semuanya menjadi jelas dan keputusan terbaik dapat diraih oleh masing-masing pihak tanpa harus beradu kekuatan militer.

herputra mengatakan...

Nama : Herputra Labune Gunawan
Kelas : XII IPA 1
No. Abs: 17


2. Pendidikan Menjadi Mahkota Berduri untuk Rakyat Kecil



Sebuah kemaluan besar bagi Bangsa Indonesia bila dilihat dari segi pendidikannya. Sampai sekarang, pendidikan di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Bagaimana tidak, pendidikan yang seharusnya menjadi poros utama dalam penerobosan kaum kaum muda untuk memajukan kesejahteraan Bangsa Indonesia harus kehilangan arahnya diakibatkan masalah uang. Uang membuat fondasi fondasi generasi ke depan menjadi hancur. Ketidakadilan dalam bidang pendidikan sangatlah fatal akibatnya bagi Indonesia di masa mendatang. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa manusia semakin sulit mencari uang, di saat para instansi-instansi mengejar-ngejar mencari uang dengan pendidikan, penderitaan yang dialami oleh kaum miskin pun meningkat. Pendidikan menjadi suatu hal yang sangat mahal dalam hidup ini. Pendidikan merupakan momok yang sangat mengerikan bagi rakyat miskin. Secara garis besar, pendidikan yang mempunyai kualitas yang tinggi ataupun kualitas yang dapat mengimbangi kualitas internasional, hampir seluruhnya hanyalah untuk anak dari orang tua yang mempunyai ekonomi surplus. Anak-anak dari rakyat miskin hanya dapat menggigit jari melihat pendidikan yang berkualitas dan bagus tersebut, walaupun seharusnya kemampuan anak dari orang yang surplus tidaklah sebagus kemampuan dari rakyat yang miskin. Memang benar terdapat beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu untuk membayar uang sekolah. Tetapi program ini sangatlah sedikit yang dijalankan. Masih banyak instansi pendidikan yang tidak perduli soal pendidikan yang adil, mereka hanya memikirkan bagaimana cara untuk melipatgandakan pemasukannya dan berusaha untuk tidak memberikan pendidikan pada kaum yang tidak mampu karena dianggap hanya mengganggu proses belajar.
Diperlukan lagi kepastian hukum pada masalah keadilan untuk mendapatkan sebuah pendidikan yang baik. Jangan sampai penyakit ini terus mewabah di Indonesia. Penyakit pendidikan ini haruslah segera disembuhkan, karena bila tidak disembuhkan, akan sangat mengancam lanjutnya bangsa kita.



6. Lari Bukanlah Cara Terbaik dalam Menghadapi Masalah


Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah Indonesia lalai dalam memperhatikan bagian-bagian negaranya yang terletak jauh dari ibukota negara. Sebagai manusia yang memiliki perasaan, tentunya ada rasa sakit hati yang dirasakan apabila terjadi berat sebelah dalam pemerataan perhatian. Bila saya dalam posisi tersebut pun, saya akan melakukan protes dengan berbagai cara. Saya pribadi mengerti akan kesedihan dan kemarahan yang dilakukan oleh orang Papua tersebut. Mereka ingin menunjukkan bahwa daerah mereka perlu diperhatikan. Seperti yang dapat kita tahu, Indonesia pun bersiap untuk menerima kembali pengungsi tersebut. Sebagai warga negara yang baik dan pintar, sebaiknya mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Hal ini selain dapat memajukan kekayaan daerah, hal ini juga dapat menunjukkan bahwa di Provinsi Papua dapat menjadi provinsi yang dapat diandalkan dari segi pertaniannya. Warga Papua sebaiknya menjadi lebih waspada akan isu-isu yang diberikan dan janji-janji palsu yang diberikan oleh LSM asing. Badan-badan yang tidak bertanggung jawab tersebut hanyalah memprovokasikan Rakyat Papua untuk meninggalkan Indonesia dan membuat citra Negara Indonesia di depan mata internasional menjadi terpuruk. Selama tidak ada bukti konkrit dari suatu lembaga, janganlah sekali-kali kita mengambil keputusan yang salah untuk mengikuti hasutan-hasutan dari lembaga tersebut yang akhirnya malah membuat kita sendiri yang rugi. Lari dari Negara Indonesia bukanlah suatu cara yang baik untuk mempertunjukkan kemarahan ataupun kesedihan rakyat Papua. Masih banyak sekali cara-cara yang dapat ditempuh untuk membuat mata Indonesia sadar untuk lebih memperhatikan rakyat Papua, misalnya saja dengan berorasi, ataupun berdemo, dapat juga dengan cara memberikan surat kepada DPR yang akhirnya dapat disampaikan ke pemerintah pusat.

Brigitta Gani mengatakan...

Nama: Brigitta Steffi Valegata De Kekko Gani
Kelas: XII IPA 1
No. Absen: 04

Wacana 4
Tidak ada pembelokan target teror
Jaringan teroris internasional (kelompok Al Qaeda dan Jamaah Islamiyah) yang mengincar Amerika Serikat dan sekutunya mungkin saja berhubungan dengan pelaku bom Bali. Tapi, dengan mengatakan bahwa bom Bali merupakan contoh kebrutalan aksi teror yang ingin mendapat atensi dunia, lalu membelokkan target yang semula adalah negara-negara kapitalis menjadi negara manapun yang diinginkan semata-mata untuk menunjukkan eksistensi adalah pemikiran yang agak keliru.
Bila peristiwa bom Bali yang terjadi di Indonesia dikaitkan kepada opini inkonsistensi ataupun pembelokan sasaran teror dengan pertentangan yang ada antara pihak teroris dan negara sasaran, maka akan muncul pertanyaan mengapa justru Indonesia yang nonkapitalis dijadikan sasaran teror?
Seperti yang diketahui, Bali adalah kota internasional yang dikunjungi banyak wisatawan mancanegara, terutama dari negara-negara kapitalis Barat. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa teror itu dijatuhkan ke Bali. Jadi, tidak ada pembelokan sasaran teror dari jaringan teroris internasional. Semuanya hanyalah masalah perhitungan ketercapaian misi.
Selain itu, siapapun harus berhati-hati dalam memasukkan isu agama tertentu ke dalam suatu teror yang terjadi, terutama di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan dapat mengancam perdamaian bangsa di tengah pluralisme penduduknya.


Wacana 6
Posisikan diri sebagai rakyat yang terbengkalai
Pendapat-pendapat dalam wacana 6 sepenuhnya merupakan kebenaran bila dilihat melalui perspektif sebagai penduduk Indonesia yang merasa keutuhan negaranya akan terancam bila ada warga negara yang berusaha melepaskan diri dari NKRI. Tapi, ketika kita memposisikan diri sebagai rakyat Papua, yang mencoba memperbaiki kehidupannya dari keterbengkalaian pemerintah dalam membangun Papua, maka kita akan menemukan alasan yang amat mendukung tindakan mereka.
Bila kita melihat sejarah bangsa-bangsa lain yang berhasil merdeka dari penjajahan, hal serupa dapat kita temui. Kemerdekaan yang diperoleh saat ini merupakan perjuangan melawan pemerintahan sebelumnya yang tidak mampu mengakomodir aspirasi mereka. Seperti halnya yang dialami Indonesia ketika dijajah Belanda maupun Jepang. Ketika itu, rakyat Indonesia melakukan berbagai perlawanan terhadap penjajah untuk memperoleh kemerdekaan, supaya dapat menjalankan pemerintahan yang diinginkan; termasuk mengupayakan dukungan internasional untuk membantu perjuangan. Pemerintah kolonial yang yang menerima perlawanan tentu berinisiatif untuk mempertahankan Indonesia, yang diakui sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya. Mereka tentu menganggap perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia sebagai ancaman yang membahayakan pemerintahannya.
Dalam hal ini, rakyat Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI bertindak sebagai rakyat Indonesia zaman dulu yang memperjuangkan kemerdekaan dari tangan penjajah. Sedangkan penduduk Indonesia yang mempertahankan Papua sebagai bagian dari NKRI bertindak sebagai bangsa penjajah yang ingin mempertahankan kekuasaannya.
Untuk tetap mempertahankan Papua sebagai bagian dari NKRI, pemerintah pusat harus melaksanakan pembangunan yang menunjang kehidupan rakyat Papua. Hal ini tentu saja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di sana, agar tidak ada lagi inisiatif untuk memperbaiki kehidupan di negara tetangga.

cal[V]na mengatakan...

Nama : Calvina Chandra
Kelas : XII IPA 1
No.absen : 5

1. Mensyukuri anggaran pendidikan

Anggaran pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah. Dengan adanya rencana pengalokasian anggaran pendidikan, maka kalangan pendidik akan lebih terjamin kelangsungannya. Anggaran pendidikan akan dinaikkan, guru-guru dan PNS akan diberikan tunjangan fungsional, dan beasiswa akan diberlakukan bagi murid maupun mahasiswa yang berpotensi. Namun pada kenyataanya, kalangan guru dan pendidik tidak selalu terjamin dengan adanya anggaran pendidikan. Tunjangan fungsional guru yang dijanjikan pemerintah belum cukup memadai kesejahteraan para guru tersebut. Banyak beasiswa yang tersalurkan pada orang-orang yang tidak tepat. Hal ini disebabkan karena kelalaian pemerintah dalam pendistribusian anggaran tersebut ke daerah yang bersangkutan. Selain itu, peningkatan anggaran pendidikan ini akan sia-sia belaka apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas para guru dalam pembelajaran. Menurut saya, kita harus bersyukur karena kepedulian pemerintah terharap pendidikan Indonesia telah meningkat. Rencana pengalokasian dana ini pun harus diwujudkan secara nyata agar hasil yang diinginkan segera tercapai. Penaikkan anggaran ini juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas para guru. Kita hanya bisa berharap agar pengalokasian anggaran pendidikan ini benar-benar diwujudkan dan dapat membawa dampak positif dalam dunia pendidikan di Indonesia.


5. Sosialilasi pemilu belum maksimal

Sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti belum maksimal dengan ketidaktahuan masyarakat akan waktu pelaksanaan pemilu 2009. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pemilu dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pemilu kelak karena masyarakat tidak akan mengetahui bagaimana proses pemilu tersebut dilaksanakan, padahal masyarakat menunjukkan keinginan yang tinggi untuk berpartisipasi dalam pemilu. Namun demikian, hal ini tidak sepenuhnya merupakan kelalaian KPU sebagai badan untuk menyosialisasikan pemilu. Berbagai hal seperti kurangnya anggaran untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk mencari tahu informasi-informasi mengenai pemilu juga bisa menjadi pemicu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pemilu. Menurut saya, seharusnya KPU diberi anggaran tambahan untuk mempublikasikan pemilu sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas seluk-beluk pelaksanaan pemilu kelak. Selain itu, masyarakat juga harus mengetahui pentingnya pemilu bagi Indonesia sehingga secara sadar akan mencari tahu informasi-informasi mengenai pemilu tersebut.

Ncent mengatakan...

Nama : Vincentia A. S. Gozali
Kelas : XII IPA 1
No. Absen : 40

Wacana 4

Pernyataan penulis yang menyatakan apabila terjadi pengeboman di daerah Plumpang maka akan merugikan umat Muslim sendiri. Pernyataan itu tidak dapat dibenarkan sepenuhnya. Kita tahu bahwa Plumpang adalah daerah yang ada di daerah Jakarta Utara. Dan Jakarta Utara ada di Indonesia. Daerah di Indonesia begitu luas dan banyak penduduknya. Penduduknya bermacam- macam. Berbagai macam suku dan agama ada di Indonesia. Memang mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Muslim. Tetapi tidak hanya umat Muslim yang merupakan penduduk Indonesia. Masih banyak juga penduduk lain yang ada di Indonesia. Pernyataan penulis itu seperti menyatakan bahwa seluruh penduduk Indonesia adalah umat Muslim. Padahal tidak demikian.

Jadi apabila pengebomban di daerah Plumpang terjadi, bukan hanya umat Muslim saja yang merugi. Tetapi semua penduduk Indonesia akan merugi. Karena pengeboman itu merugikan 3 pulau yang ada di Indonesia. Dan pulau- pulau itu termasuk pulau besar yang ada di Indonesia dan merupakan pulau yang sangat penting dan paling berpengaruh dalam kehidupan di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan bahwa dunia juga akan rugi. Dan hal itupun akan merusak nama Indonesia di mata dunia. Membuat Indonesia menjadi semakin terpuruk.



Wacana 6

Pernyataan dari penulis yang menyatakan bahwa orang- orang yang mengungsi dari tanah Papua ke negeri orang adalah karena diperalat oleh LSM/ NGO local dan asing, sepertinya tidak dapat diterima sepenuhnya. Pernyataan tersebut seperti ingin mengatakan bahwa orang- orang di negeri seberang sana adalah orang yang jahat. Kita tidak bisa mengatakan hal itu tanpa bukti.

Kita belum tahu sebenarnya mengapa orang- orang itu lebih memilih untuk mengungsi ke negeri orang daripada berada di negeri sendiri. Tidak bisa kita katakan bahwa orang- orang disana memperalat orang- orang Papua untuk pindah ke sana. Memang sebenarnya hal itu mungkin saja terjadi. Tetapi kita tidak dapat mematoknya secara pasti. Karena Penulis tidak menyertakan bukti- bukti yang menyatakan bahwa orang- orang atau para pengungsi itu dipaksa dan diperalat oleh orang – orang disana untuk menetap disana. Mungkin mereka mengungsi atas kemauan mereka sendiri. Tanpa paksaan dari pihak manapun atau karena diperalat oleh orang lain. Mereka mungkin merasa lebih aman berada di negeri orang dibandingkan berada di negeri sendiri. Di negeri orang mungkin keamanan mereka terjamin. Padahal kemungkinan terjadi yang lebih buruk lebih besar dibandingkan terjadi yang lebih baik berada di negeri orang.

Febrian mengatakan...

Nama : Febrian Gunawan
Kelas : XII IPA 1
No. Absen : 9

Tidak Semua Umat Muslim Teroris !

Tentu saja kita masih sangat mengingat, tragedi yang terjadi di Negeri kita ini. Teror bom kerap terjadi di daerah-daerah yang vital, seperti Bali dan kedutaan besar Australia. Situasi seperti ini akan menciptakan ketidaknyamanan dari penduduk Indonesia sendiri.
Teror – teror seperti ini biasanya dikepalai oleh jaringan yang disebut Al Qaeda. Anggota dari jaringan Al Qaeda ini memang Muslim, akan tetapi, tidak semua umat Muslim adalah anggota jaringan ini. Oleh karena itu, alangkah tidak bijaknya kita jika kita menyalahkan seluruh umat Muslim. Jika kita melihat kutipan ini ” Apabila itu terjadi, maka yang rugi adalah umat muslim sendiri” maka akan terjadi kesalahan nalar dimana umat muslim lah yang nantinya akan rugi.
Pada dasarnya pelaku terorisme ini sesungguhnya hanya beberapa umat muslim saja, tidak semuanya umat muslim melakukan terorisme. Beberapa umat muslim ini memang mencemar nama baik dari Agama Islam, akan tetapi tidak bisa disimpulkan bahwa semua umat beragama Islam adalah seorang teroris
Selain itu, bukan hanya umat muslim saja yang akan mengalami kerugian bila hal ini terjadi. Semua orang baik itu beragama Islam atau tidak, juga akan mengalami kerugian. Secara tidak langsung, hal-hal seperti ini akan merugikan bangsa kita secara keseluruhan.
Jadi, kita tidak boleh hanya menyalahkan umat Muslim saja sebagai pelaku teroris dan juga kerugian yang terjadi akibat dari terorisme ini harus ditanggung bersama, bukan hanya umat muslim saja, karena tidak semua umat muslim teroris.


Mutiara Hitam Tersiksa di Indonesia

Kita sangat mengetahui bahwa kelaparan dan kemiskinan selalu melanda Indonesia. Masalah ini memang sangat sulit diselesaikan, terutama jika daerah nya sudah jauh dari pusat wilayah, seperti Papua. Akan tetapi jika kita menganalisis kembali judul yang anda buat ” Lebih Baik Tinggal Di Negeri Sendiri, Dari Pada Sengsara Di Negeri Orang”, kita juga dapat menarik kesimpulan, bahkan orang lebih memilih sengsara di tempat lain daripada tinggal di Indonesia. Hal ini tentu saja perlu diperjelas.
Pada dasarnya manusia bertindak berdasarkan suatu alasan. Jika orang-orang Papua berpindah tempat, mereka tentu saja memiliki alasan yang kuat untuk berpindah. Mereka mungkin juga sengsara berada di negara lain, akan tetapi, mereka bisa saja lebih sengsara jika tinggal di negara Indonesia. Hal ini mungkin saja menjadi pemicu awal kepindahan orang-orang papua.
Pemerintah kita sendiri harus mulai meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang ada. Mungkin saja salah satu dari kebijakan yang ada merugikan masyarakat Papua.
Selain itu, janganlah terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menghasut rakyat Papua. Jika memang betul ada pihak – pihak penghasut, seharusnya rakyat Papua telah pulang karena sampai saat ini kehidupan mereka tak kunjung membaik, selain itu Palang Merah Internasional sendiri telah turun tangan untuk memulangkan rakyat papua. Akan tetapi, rakyat papua tetap keras hati dan tidak mau berpindah dari Papua Nugini.
Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah pemerintah Indonesia sendiri. Benarkah pemerintah Indonesia telah menyediakan tempat yang kondusif bagi rakyat Papua untuk tinggal? Ataukah ini hanya sebuah janji palsu saja agar rakyat papua mau kembali? Jika hal tersebut tidak dipikirkan dengan baik, maka rakyat papua selamanya tidak akan berpindah lagi. Sebaliknya, jika hal tersebut sudah direncanakan dengan baik, maka rakyat Papua dengan sendirinya akan kembali ke Indonesia.

Inez mengatakan...

Nama :Inez Wijaya
Kelas :XII IPA 1
Nomor :20

Memberikan Tanggapan

1.Mensyukuri Anggaran Pendidikan

Antara Kesadaran dan Anggaran

Selama ini, dunia pendidikan di Indonesia bisa disebut memperihatinkan. Banyak masalah yang terjadi mulai dari fasilitas bangunan sekolah hingga sistem pendidikan yang dianut terutama oleh sekolah negeri. Hal ini ujung- ujungnya kembali ke alasan anggaran pendidikan yang rendah sehingga kualitas tenaga pengajar kurang baik dan tidak termotivasi. Kita tidak dapat sepenuhnya menyalahkan pemerintah atas keterlambatan pngalokasian dana ini karena seperti yang kita semua sadari, banyak sekali permasalahan sosial di Indonesia yang berakar pada penyimpangan kekuasaan Orde Baru yang dampaknya sangat besar dalam bidang perekonomian. Masalah ini akhirnya berdampak pada rendahnya dana yang dialokasikan untuk pendidikan.
Dalam pidato kenegaraan Rapat Pleno DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan bahwa dalam RAPBN 2009 alokasi anggaran pedidikan dinaikan menjadi 20 persen. Hal ini tentunya cukup menggembirakan khususnya bagi kalangan pendidik di Indonesia karena di tengah kondisi keuangan yang berat, pemerintah SBY masih memikirkan nasib pendidikan di Indonesia yang cukup terpuruk selama ini. Di samping kenaikan anggaran pendidikan, pemerintah juga berjanji untuk menaruh perhatian lebih pada sekolah- sekolah menengah kejuruan. Kesejahteraan hidup bagi kalangan guru dan peneliti pun akan ditingkatkan melalui alokasi dana yang cukup tinggi tersebut. Kita memang patut bersyukur atas anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah untuk pendidikan. Namun, bila kita telusuri lebih jauh, ada hal lain yang diperlukan dalam memperbaiki sistem pendidikan yang bobrok di Indonesia.
Yang dibutuhkan oleh masyarakat pendidikan Indonesia tersebut adalah kesadaran. Kesadaran siswa- siswi untuk mencipta bukan merusak. Pemerintah harus bekerja keras membentuk mental creator bukan user dalam benak tunas bangsa kita, dengan demikian barulah masalah pendidikan di Indonesia dapat diselesaikan. Seperti yang kita ketahui, sudah terlalu lama kaum pendidik negara kita merasa dianak-tirikan sehingga perhatiaan para guru terhadap perkembangan kualitas anak didiknya cukup menjadi terabaikan. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari cara menanamkan kesadaran sedemikan rupa terlebih dulu pada murid maupun guru- guru di Indonesia diperoleh hasil yang efektif dalam kemajuan pendidikan di Indonesia.

5.Sosialisasi Pemilu Belum Maksimal

Minim-nya Sosialisasi Pemilu

Berdasarkan survei di beberapa titik, memang diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak mengetahui kapan bulan penyelenggarakan pemilu 2009. Hal ini disebabkan sosialisasi pemilu yang dicanangkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) belum maksimal. KPU sendiri menyadari bahwa kesuksesan pemilu termasuk di dalamnya kesuksesan dalam sosialisasi. Survei KPU tersebut, selain mengungkapkan kurangnya sosialisasi, juga menunjukkan tingkat keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu cukup tinggi. Namun, keinginan yang tinggi tersebut akan menjadi sia- sia bila tidak didukung oleh informasi cukup mengenai proses pemilu Oleh karena itu, KPU sebaiknya lebih aktif dalam menyebarkan informasi pelaksanaan pemilu agar pemilu yang sesungguhnya dapat berjalan dengan efektif dan tepat mengenai sasaran.

Inez mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
ti2_n BerKatA... mengatakan...

Wacana 2
Tidak Ada Keinginan Kuat

Kecenderungan biaya pendidikan yang mahal tidak seharusnya dijadikan alasan untuk tidak menuntut ilmu. Memang untuk mendapatkan pendidikan yang baik tidaklah murah. Namun bukan berarti pendidikan yang baik lantas menghambat sebagian kalangan untuk mendapatkannya. Permasalahannya sendiri bukan pada biaya saja, namun tidak adanya kemauan dari orang-orang yang kurang mampu untuk berusaha mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka telah terlebih dahulu menanamkan pikiran bahwa pendidikan yang layak hanya untuk kalangan the have, sehingga mereka berpikir untuk apa mereka bersusah-payah untuk hal yang tidak mungkin. Hal inilah yang membuat mereka merasa tersisih, apalagi bagi mereka yang tidak terlalu pintar, ini bagaikan pukulan kedua yang mutlak membuat mereka tak bisa berbuat banyak. Sebenarnya, masalah biaya bukanlah hal penting yang harus dipikirkan lebih dulu. Setiap individu harus memiliki kesadaran dan keinginan kuat untuk maju sehingga mereka tidak akan kalah dengan kalangan the have yang memang lebih unggul dalam bidang finansial. Pendidikan tidak dinilai dari kemampuan seorang individu untuk mampu membiayainya, jadi tidak ada alasan untuk tidak memperoleh pendidikan yang layak. Mereka sendiri bisa berusaha ubtuk mendapatkan biaya pendidikan mereka, salah satunya dengan cara meminjam uang. Sudah banyak universitas yang bersedia untuk meminjamkan sejumlah uang kepada muridnya yang kurang mampu. Dan masih banyak lagi jalan untuk mendapatkan biaya pendidikan. Jadi, setiap individu diharapkan memiliki keinginan kuat terlebih dahulu bila mereka benar-benar ingin mendapatkan pendidikan yang layak. Bila dari dalam pikiran mereka sendiri sudah tidak kuat maka pendidikan yang layak pun hanyalah mimpi belaka.

Wacana 6
Jaminan Hidup di Negeri Sendiri

Pengungsian 100 warga Papua ke Papua Nugini bukanlah semata-mata akibat pengaruh janji manis OPM, LSM lokal maupun asing. Setiap tindakan yang dilakukan oleh orang selalu didasari atas hal yang sebelumnya mereka alami. Apa yang membuat warga Papua mengungsi ke negara tetangga Papua Nugini perlu dipikirkan kembali. Adakah kesalahan yang telah diperbuat terhadap mereka sehingga mereka pergi. Hal ini haruslah diklarifikasi lebih lanjut. Pemerintah pun seharusnya mengambil tindakan yang konkrit atas hal ini. Jangan hanya mengobral janji, tetapi berikanlah solusi yang pasti.
Pemberian jaminan kehidupan merupakan salah satu contoh solusi yang patut untuk diterapkan pada warga Papua yang mengungsi. Tunjukkan bahwa hidup di negara sendiri lebih baik daripada hidup di negara orang lain dengan masa depan yang tak pasti. Bangkitkan kembali kepercayaan mereka kepada tanah air mereka sendiri. Apabila Pemerintah Indonesia masih ingin mempertahankan Papua masuk ke dalam wilayahnya, sudah sepatutnya mereka melakukan hal yang dapat membuat kepercayaan rakyat Papua kembali kepada mereka.

velvet_ching mengatakan...

Nama : Suryana
Kelas : XII IPA 1
No. absen : 38

2. Pendidikan yang Berkeadilan

“Apalagi, jika sang anak secara akademis tidak cemerlang atau biasa-biasa saja. Mereka harus berjuang melalui jalur SNMPTN yang sangat kompetitif. Jika berhasil pun, mereka masih dihadapkan pada persoalan pembayaran SPP setiap semesternya. Refleksi pendidikan menggugah kesadaran kita bahwa selama berpuluh tahun, pendidikan tampak berpihak kepada golongan the have dan individu-individu yang cemerlang secara akademis. ”

Saya tidak setuju dengan opini tersebut. Menurut saya, pendapat anda terlalu memihak pada golongan the have not. Anda menilai bahwa golongan the have lebih diuntungkan karena memiliki uang, sedangkan the have not tidak diberi kesempatan atau disulitkan.
Pada faktanya, golongan the have memang pintar karena dituntut untuk menjaga image di mata masyarakat dan mereka memiliki uang untuk mengikuti berbagai pelajaran tambahan. Semangat mereka untuk bersaing itu bahkan lebih tinggi karena mereka dituntut untuk menjadi superior oleh orang tua mereka. Dalam hal itu, mental mereka telah dilatih untuk berkompetisi dan terus berusaha keras. Sedangkan bila kita melihat pada golongan the have not, masalah tidak memiliki uang malah dijadikan alasan untuk mengeluh. Padahal mereka hanya tidak memiliki mental untuk bersaing untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Secara logis, tentunya pemerintah hanya akan memberikan bantuan atau hadiah bagi mereka yang telah berusaha dan berhasil mencapai prestasi tertentu. Maka, wajar saja kalau pemerintah memberikan hadiah bagi mereka yang cemerlang dalam bidang akademis. Apabila golongan the have not juga ingin diberikan bantuan dalam bentuk dana pendidikan, maka sudah seharusnya mereka berjuang keras untuk mencapai prestasi.
Miskin membuat beberapa orang memiliki jalan berpikir bahwa mereka tidak mempunyai uang untuk bersekolah di sekolah yang bagus. Padahal, untuk dapat masuk ke sekolah yang berkualitas pendidikannya itu tidak dilihat dari uang. Melainkan dari keinginan dan usaha seseorang dalam berjuang lebih gigih. Semua masalah kembali pada watak dan pribadi masing-masing. Kesempatan untuk memasuki sekolah favorit yang berkualitas itu sesungguhnya terbuka bagi semua orang baik yang kaya maupun yang miskin. Golongan the have maupun the have not memiliki peluang yang sama untuk bersaing secara adil dan sehat. Yang diperlukan oleh kaum the have not hanyalah semangat untuk mencapai cita-cita dan usaha yang dikeluarkan untuk mencapai cita-cita itu. Mental bersaing dan berkompetisi menjadi salah satu faktor penting bagi kedua golongan tersebut.
Apabila terkait masalah uang, pemerintah telah menyediakan dana subsidi bagi mereka yang berkekurangan. Golongan the have not dapat mencari sekolah berkualitas yang menawarkan beasiswa. Banyak sekolah-sekolah berkualitas yang mencari sumber daya manusia yang cerdas dan cermat dengan memberikan bantuan beasiswa bagi mereka yang berkekurangan.



4. Arah Terorisme Kini Justru Semakin Brutal

”Kalau melihat kecenderungan yang selama ini terjadi, ada kepercayaan bahwa teroris di Indonesia memiliki jaringan dengan kelompok Al Qaeda dan Jamaah Islamiyah. Kelompok-kelompok tersebut cenderung melihat sumber ancaman ada pada Amerika Serikat dan sekutunya. Sehingga target serangan mereka pun negara-negara tersebut.”

Saya tidak setuju dengan opini tersebut. Sebab teroris-teroris itu muncul karena adanya Perang Iran dengan Amerika Serikat. Pada perang tersebut sesungguhnya Amerika tidak bersalah, hanya saja karena rakyat muslim Iran banyak yang tewas selama perang tersebut maka muncul teroris-teroris yang mendendam pada Amerika Serikat. Pada faktanya, teroris-teroris muslim mengebom Pantai Bali karena di sana banyak orang barat. Padahal tidak semua bule itu berasal dari Amerika. Justru kebanyakan korban bom Bali itu adalah turis dari Australia. Teroris itu hanya mengebom karena ingin beraksi dan dilihat dunia bahwa ia membenci Amerika Serikat. Tetapi pada dasarnya cara yang digunakan tetaplah tidak benar. Apalagi membawa-bawa nama Islam. Secara logis, bahkan anak SD saja tahu kalau Tuhan Allah itu sangat berbelas kasih. Mana mungkin Tuhan memperbolehkan untuk membunuh, apalagi membunuh sesama saudara manusia. Hal yang dilakukan oleh teroris itu sangatlah tidak masuk akal. Pastilah teroris-teroris itu merupakan orang yang jalan pikirnya sudah tidak sehat lagi dan psikologisnya sedikit terganggu.
Hal yang harus diterapkan adalah pemberantasan teroris dari akar-akarnya. Teroris Indonesia yang mengebom Pantai Bali sesungguhnya didalangi oleh teroris dari Malaysia. Dalam memberi hukuman terhadap teroris tersebut, tidak perlu memberikan hukuman yang bertele-tele. Hal itu justru membuat para teroris tidak jera karena mengatahui bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tidaklah seketat di negara luar yang lain. Hukuman yang pantas bagi mereka yang telah membunuh adalah hukuman mati pula dan hukuman itu harus dilaksanakan secepat mungkin tanpa ditunda-tunda. Aparat kepolisian juga harus didisiplinkan karena aparat keamanan itu bertanggung jawab atas keamanan rakyat. Dengan adanya teroris-teroris ini telah membuktikan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia terlalu lembek dan aparat keamanan yang teledor. Untuk memberantas kejahatan, hukum dan keadilan yang ditegakkan haruslah disiplin.

DoDoZzZ mengatakan...

Nama : Aldo Salim
Kelas :XII IPA 1
No : 2
Tanggapan

Wacana 2

Pendidikan yang semakin sulit

Saya setuju dengan pendapat saudara karena manusia itu derajatnya sama ketika ia lahir maka sudah sepantasnya, jika yang satu mendapat pendidikan layak maka yang lain perlu mendapat hal yang sama, tetapi pemerintah Indonesia tidak melakukan upaya-upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak ada sekolah gratis, malahan uang sekolah naik terus. Belom lagi uang BOS yang digunakan untuk membantu orang uang kurang mampu dikorupsi. Pendidikan di Indonesia sejak awal mula tidak mengajarkan moral. Yang tua aja begini apalagi yang muda. Yang lebih memprihatinkan lagi bahwa universitas negeri menerima murid hanya berdasarkan uang, bukan otak. Selain itu, pendidikan sekarang ini digunakan untuk menghadapi pasar bebas 2012 untuk memenangkan persaingan di dalam negeri. Kalau tidak orang lain yang mendapat uang dari negeri kita, kita sendiri akan mati melarat.
Pendidikan yang semestinya harus memberikan bagaimana bergaul dalam masyarakat, skill yang dibutuhkan dalam masyarakat, dan menggali potensi diri yang sudah ada, namun lembaga pendidikan yang sudah ada hanya memberikan pengajaran yang membuat orang menjadi seperti robot. Sarjana sekarang ini saja banyak yang menggangur, namun bapak saya yang seorang tamatan SD saja mampu menjadi pengusaha sukses. Ini terlihat bahwa pendidikan di Indonesia sekarang ini sangatlah buruk.

Wacana 4

Kepolisian Indonesia Patut diacungi jempol

Banyak teroris yang sudah tertangkap dan dieksekusi seperti Dr. Azhari dan Amrozy cs. Belom lagi kepolisian kita sudah berhasil melacak adanya tindak kejadian terorisme sebelum kejadian terjadi. Namun, keterkaitan Al Qaedah dan Jemaah Islamsyah masih hanya sebatas dugaan, belum ada bukti.Tidak mungkin bahwa muslim membunuh muslim sendiri. Kepolisian harus melacak lebih lanjut lagi tentang akar terorisme di Indonesia. Semoga kepolisian kita dapat memberantas terorisme di Indonesia dan menemukan fakta jaringan apa yang terkait dengan aksi teror di Indonesia. Tingkatkan terus kerja yang baik ini. Lacaklah kejadian terorisme sebelum terjadi. Saya doakan dan dukung kepolisian Indonesia untuk memberantas akar terorisme di Indonesia.

Malvin mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Malvin mengatakan...

Nama Malvin Hariyanto
Kelas XIIPI
No. 28

3
Faktor Pengaruh Keselamatan Kerja

Di dalam wacana ”Membangun Budaya Safety”, penulis menyimpulkan bahwa tingkat keselamatan kerja di Indonesia buruk merupakan akibat dari piranti yang belum komprehensif. Padahal belum tentu tingkat keselamatan kerja di Indonesia hanya berasal dari aspek pirantinya saja. Ada perusahaan yang memiliki piranti keselamatan kerja yang bisa dibilang maksimal, masih mengalami kecelakaan kerja. Komitmen dan kesadaran seseorang mengenai keselamatan juga merupakan faktor penting dalam keselamatan kerja. Contohnya, jika seorang pekerja menganggap bahwa helm kerja merupakan hal yang merepotkan atau tidak nyaman, bisa saja ia mengabaikan helm tersebut yang kemudan menurunkan tingkat keselamatan dalam bekerja. Selain itu, juga harus ada kesadaran dari atasan untuk menertibkan bawahannya yang melanggar prosedur keselamatan dalam bekerja. Seorang atasan harus bisa menciptakan situasi bekerja yang aman agar tidak terjadi kecelakaan dalam bekerja.
Komitmen akan keselamatan dan kesehatan kerja memang merupakan hal yang sangat penting, tetapi bukan berarti perusahaan yang tidak menjunjung tinggi norma K3 merupakan perusahaan yang tidak memiliki hati nurani. Banyak faktor lain yang mempengaruhi keadaan norma K3 dalam suatu perusahaan. Contohnya keadaan keuangan perusahaan. Bila perusahaan tidak memilik biaya untuk mewujudkan norma K3, tidak mungkin perusahaan tersebut memaksakan diri untuk mewujudkannya yang kemudian berakhir dengan kebangkrutan perusahaan tersebut. Menejemen yang baik dapat mewujudkan suatu sistem keselamatan kerja yang baik pula.
Mijn Plitie Reglement (MPR) No. 341 tahun 1930 yang mengatur standarisasi keselamatan kerja telah terbukti tidak efektif. Meskipun telah ditetapkan berpuluh-puluh tahun yang lalu, kinerja keselamatan kerja suatu perusahaan sangatlah bervariasi satu sama lain. Akan lebih baik lagi jika dalam wacana disertakan bukti-bukti yang memperkuat pernyataan ini.
Kemudian mengenai persaingan produk Indonesia. Kita jangan terkecoh dengan pendapat bahwa keselamatan kerja dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di luar negri. Masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruh daya saing suatu produk, seperti kualitas dan harga dari produk tersebut.


5
Peran Masyarakat Juga Dibutuhkan

Di dalam wacana “Sosialisasi Pemilu Belum Maksimal” oleh Jeffry, penulis menyatakan bahwa ketidaktahuan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu 2009 merupakan akibat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal mungkin saja, masalah ketidaktahuan masyarakat bukan berasal dari sosialisasi yang dilakukan KPU, melainkan berasal dari masyarakat itu sendiri. Sosialisasi KPU yang sudah baik bisa saja menjadi tidak berguna jika masyarakatnya bersikap cuek dan acuh tak acuh terhadap pelaksanaan pemilu 2009.
Berdasarkan survey yang dilakukan International Foundation for Electoral System, tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu tergolong kecil. Hal inilah yang juga dapat menyebabkan masalah ketidaktahuan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu, bukan hanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU saja.
Data surveinya adalah 2% masyarakat Indonesia mengaku memperoleh banyak informasi mengenai proses pemilu dan 54% menyatakan tidak tahu sama sekali. Berarti, paling tidak sudah 46% masyarakat yang menerima informasi tentang pemilu.
Sekali lagi saya tegaskan, permasalahan ketidaktahuan masyarakat tentang pelaksanaan pemilu 2009 bukan hanya terletak pada sosialisasi yang dilakukan Kpu, melainkan juga dapat berasal dari sikap dan reaksi masyarakat.

agi_freakz mengatakan...

Nama : I Gusti Bagus Aginda
Kelas : XII IPA 1
No : 19

3. Membangun Budaya Safety

Safety merupakan aspek terpenting yang harus diperhatikan dalam dunia kerja. Untuk membudayakan safety dalam hal kerja, pertama
harus dimulai dari pemerintah dahulu. Pemerintah harus menghimbau bila perlu membuat undang-undang tentang safety dalam dunia kerja. Perusahaan juga berperan penting dalam hal ini. Seperti yang telah dikatakan pada wacana, perusahaan bertanggung jawab atas semua karyawannya. Menyediakan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan. Selain itu, perusahaan harus memberikan informasi, pengetahuan, serta simulasi tentang safety dalam dunia kerja. Selain tanggung jawab pemerintah dan perusahaan, karyawan juga ikut bertanggung jawab dalam pembangunan budaya safety ini. Diperlukan kesadara tinggi untuk menyadari pentingnya safety, pentingnya bekerja sesuai prosedur; sebagaimana yang telah dibeberkan di wacana, pentingnya memakai fasilitas keamanan seperti helm. Jika karyawan menganggap safety sebagai keharusan, bukan sebagai beban, maka pemerintah, perusahaan, dan karyawan itu sendiri telah berhasil membangun budaya safety dalam dunia kerja.

5. Sosialisasi Pemilu Belum Maksimal

Pemilu 2009 merupakan even penting di Indonesia. Hasil pemilu dapat menentukan arah perkembangan Indonesia. Masalah kurang maksimalnya sosialisasi pemilu ini sudah seharusnya mendapat tanggapan serius dari pemerintah. KPU, yang bertugas mensosialisasikan pemilu, harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi. Menurut saya, yang membuat KPU tidak maksimal dalam sosialisasi adalah keterbatasan dana. Dalam hal ini, KPU seharusnya mengajukan permintaan dana kepada lembaga negara mengingat pentingnya sosialisasi pemilu ini. Selain dari pihak KPU, masyarakat juga seharusnya lebih aktif dalam mencari informasi tentang pemilu yang akan diadakan setahun lagi. Jadi, kurang maksimalnya sosialisasi tidak bisa kita salahkan sepenuhnya pada KPU. Selain dari kedua pihak di atas, media massa juga berperan penting terhadap sosialisasi pemilu. Koran-koran, saluran-saluran televisi, saluran-sauran radio dapat membantu kinerja KPU dalam mensosialisasikan pemilu sehingga pemilu dapat diketahui oleh masyarakat luas.

~Hope the BEst~ mengatakan...

Nama: Cindy Prayogo
Kelas: XII IPA 1
No.Absen: 7

2.Pendidikan memang tidak bisa dilepaskan dari segi ekonomi. Semua fasilitas yang disediakan oleh suatu lembaga pendidikan didapat dari sederet angka nol. Maka dari itu, tidak heran jika peningkatan fasilitas sekolah turut menambah peningkatan biaya yang dikenakan terhadap murid. Itu sudah menjadi harga yang harus dibayar dalam dunia pendidikan kita.
Tentu kita semua setuju bahwa pendidikan tidak boleh mengenal kelas. Semua orang berhak mengenyam pendidikan terlepas dari status ekonominya. Namun demikian, di zaman sekarang ini, kita tidak dapat memperoleh sesuatu tanpa diiringi dengan kerja keras yang setimpal. Jalan satu-satunya untuk memperoleh kemudahan dalam dunia pendidikan dengan kondisi ekonomi pas-pasan adalah belajar yang rajin dan terus mencetak prestasi agar dapat memperoleh beasiswa. Sudah saatnya kita bangun dari angan-angan naif kita. Segala sesuatu yang ingin kita capai harus melalui suatu pengorbanan. Kita harus sadar bahwa di dunia ini tidak ada yang gratis.

6.Hidup di negara sendiri bisa jadi prospek yang cukup menyenangkan sekaligus menguntungkan. Namun, rancangan kehidupan sedemikian rupa hanya dapat tercapai jika negara tersebut memfasilitasi seluruh kehidupan masyarakatnya. Kenyataan yang terjadi di Indonesia justru berbanding terbalik dengan harapan. Kehidupan rakyat di Indonesia serba kekurangan. Jurang ketimpangan sosial dalam masyarkat sudah terlanjur mengakar kuat di Indonesia. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kodrat semacam ini sulit diubah apalagi dihapus. Pemerintah Indonesia hingga saat ini pun belum melakukan tindakan nyata untuk menanggulangi fenomena ini.
Lalu, yang menjadi tanda tanya besar adalah apakah dengan kondisi sedemikian rupa, Indonesia sanggup memberi perhatian penuh terhadap seratus warga Papua yang mengungsi ke Papua Nugini? Pasalnya, tanpa kehadiran beban seratus orang saja, Indonesia sudah terseok-seok, coba bayangkan bagaimana jadinya nasib Indonesia nantinya. Lebih jauh lagi, mau dikemanakan nasib seratus orang tersebut?
Keputusan mereka untuk lepas dari Indonesia tentu bukan tanpa alasan. Mereka jelas sudah mengalami suka duka mengarungi hidup bersama pemerintahan Indonesia. Pengalaman itu mungkin memberikan mereka gambaran yang sangat jelas bagaimana tepatnya kehidupan di Indonesia. Mari kita berpikir kritis! Jika mereka merasa hidup di Indonesia merupakan suatu berkah, maka untuk apa mereka mengungsi ke negeri lain? Bujuk rayu berbagai pihak pun tidak akan mempan jika memang mereka menganggap pemerintah telah memberikan kehidupan yang layak untuk mereka. Dari kenyataan yang ada, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mereka tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan, bahkan tidak dalam standar minimum sekalipun. Hal ini memberi mereka semacam pelajaran. Mereka tidak ingin jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali. Siapapun tak ada yang mau mengalami penderitaan yang sama dua kali. Wajar jika mereka menganggap tinggal sebagai pengungsi di negara lain jauh lebih baik daripada hidup di negeri sendiri. Sebelum Indonesia sungguh-sungguh mampu mengatur kehidupan masyarakatnya, maka lebih baik pemerintah tidak mengumbar janji-janji palsu.

Li_kawaii mengatakan...

Nama : Maria Lily Kesuma
Kelas : XII IPA 1
No. Absen :30


2. Pendidikan yang Berkeadilan

Saat ini, kondisi pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Pendidikan seharusnya dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia, tetapi harus dikecewakan karena masalah finansial. Benar bahwa ada beasiswa atau sekolah gratis bagi anak-anak yang tidak mampu, namun pada kenyataannya program ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Pemerintah yang mempunyai kekuatan baik dari segi dana dan kekuasaan seharusnya peduli terhadap masalah ini agar tidak terulang untuk seterusnya. Namun, pemerintah belum menjalankan semua rencananya dengan sangat efektif sehingga pendidikan menjadi lebih langka bagi golongan the have not.

Diperlukan kepastian hukum akan masalah keadilan untuk mendapatkan sebuah pendidikan yang layak. Jangan sampai hal ini terus terjadi di Indonesia, karena akan sangat mengancam keberadaan bangsa kita.Apapun usaha yang dilakukan, tidak dapat disangkal bahwa kondisi ekonomi telah menberikan jarak yang besar didunia pendidikan dan hal ini hampir tidak mungkin untuk dihilangkan. Kita tidak bisa meminta keadilan untuk masyarakat dalam hal pendidikan apabila tanpa suatu perencanaan yang matang.


6. Hidup di Negeri Sendiri Lebih Baik!

Keinginan Papua untuk berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebenarnya adalah hal yang tidak baik. Namun, penting bagi pemerintah untuk turut andil dalam masalah ini. Pemerintah perlu mempertimbangkan apa alasan mereka untuk berpisah atau pergi mengungsi. Pada kenyataannya, mereka merasa tidak mendapat keadilan dan sudah seharusnya kita memperhatikan semua aspek. Kondisi di Papua sebenarnya tidak lebih baik dari kondisi di Papua Nugini. Memang masyarakat Papua mengaku menderita saat hidup di Papua Nugini, namun kita tidak tahu apakah bila mereka hidup di Papua hidup mereka akan lebih baik. Jadi, pernyataan bahwa hidup di negara sendiri lebih baik daripada di negara orang lain harus di klarifikasi.

Di sisi lain, dengan mengungsi ke negara tetangga akan menyulitkan negara tersebut. Di samping itu, mereka juga akan terlunta, melarat, dan tidak diakui. Tentu saja, hal itu tidak terlepas dari keterlibatan LSM/NGO lokal dan asing yang tetap mempertahankan keberadaan mereka, untuk mendeskritkan Indonesia di mata dunia internasional, melalui cara penipuan. Ini bukan merupakan warga Papua bila mereka percaya, karena masyarakat Papua dikenal belum memiliki pendidikan yang maju.

Cara yang dapat dilakukan ntuk guna mempertahankan Papua sebagai bagian dari NKRI, pemerintah harus melaksanakan program pembangunan yang memperbeiki kehidupan rakyat Papua. Hal ini bertujuan supaya tidak ada lagi inisiatif untuk mengungsi ke negara lain.